Orideknews.com, Manokwari – Tokoh pemuda Moskona Barat, Barnabas Orocomna, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi IV DPR Papua Barat yang membidangi pembangunan dan infrastruktur untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi akses jalan di wilayah Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
Barnabas menyampaikan keluhan masyarakat atas minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap infrastruktur di wilayah tersebut yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami ini warga negara Indonesia, kenapa pemerintah tidak memperhatikan kami?” ujarnya, Jum’at, (30/5/25), di Manokwari.
Ia mengaku selama ini masyarakat secara swadaya memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak menggunakan alat berat pinjaman dari kontraktor. Namun, usaha itu kerap menemui kendala, termasuk peristiwa pembakaran alat berat yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
“Kalau jalan atau jembatan rusak, kami sendiri yang kerja. Pemerintah tidak pernah hadir bantu. Kami kerjakan semampunya dengan modal sendiri,” ungkap Barnabas.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) asal Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna. Menurutnya, hingga saat ini akses penghubung antara Distrik Moskona Barat dan Moskona Selatan masih mengandalkan jalan lama yang dibuka oleh perusahaan kayu pada tahun 2021.
“Jalan dari Moskona Selatan ke Moskona Barat itu bukan dari pemerintah, tapi dari perusahaan. Sampai sekarang belum ada pembangunan lanjutan atau perbaikan dari pemerintah daerah,” kata Eduard.
Eduard menyayangkan tidak adanya langkah konkret dari Pemkab Teluk Bintuni meskipun keluhan masyarakat dan permintaan dari kepala distrik sudah sering disampaikan. Ia mencontohkan, pernah ada inisiatif swadaya dari 14 kepala kampung yang memotong dana desa demi membangun jembatan.
“Ini bentuk keprihatinan kami. Masyarakat dan aparat distrik sudah berbuat, tapi pemerintah daerah ke mana?” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut akses penting terhadap layanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Jalan ini digunakan oleh semua pihak, termasuk petugas kesehatan, TNI-Polri, dan masyarakat yang mengangkut hasil kebun ke pasar. Ini urat nadi masyarakat,” tegasnya.
Eduard menyebut pembangunan jalan dari Pemkab Teluk Bintuni selama ini hanya menjangkau wilayah Jagiro. Sedangkan jembatan di Kali Sebyar dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Akses sepanjang sekitar 50 kilometer dari Moskona Selatan ke Moskona Barat nyaris belum tersentuh pembangunan.
Ia pun meminta Bupati Teluk Bintuni segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk turun langsung meninjau kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau DAK dan DAU tidak bisa menampung, gunakan Dana Otsus. Jangan kaku dengan regulasi, karena ini kebutuhan mendesak orang asli Papua yang 90 persen jadi pengguna jalan ini,” pungkas Eduard. (ALW/ON).
