Orideknews.com, Manokwari — Tokoh-tokoh agama dan lintas agama di Papua Barat bersama unsur pemerintah daerah terus mendorong percepatan pelantikan Barnabas Dowansiba sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat.
Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen, mulai dari tokoh lintas agama, Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, hingga Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama pada 27 April 2026, delegasi Papua Barat menyampaikan aspirasi agar Barnabas Dowansiba yang telah ditetapkan sejak November 2016 segera dilantik secara definitif.
“Kami datang bertemu Pak Menteri Agama untuk memohon dengan hormat agar segera dilakukan pelantikan terhadap Bapak Barnabas Dowansiba, sehingga beliau dapat bekerja secara maksimal dalam menjaga kehidupan beragama serta melayani masyarakat, khususnya umat di Papua Barat,” ujar ketua Pokja Agama MRPB, Abdul Samad Bauw, S.Pd.I
Menurutnya, pelantikan tersebut penting demi memastikan pelayanan keagamaan di Papua Barat berjalan optimal.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama disebut merespons positif aspirasi yang disampaikan. Menteri menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan melihat sejumlah aspek, di antaranya kinerja, pangkat dan golongan, serta hasil diskusi dengan staf ahli di lingkungan Kementerian Agama.
“Kami berharap dalam waktu dekat, baik April maupun Mei ini, sudah ada jawaban pasti dan Bapak Barnabas Dowansiba bisa segera dilantik,” katanya.
Ia menyebut, selama ini jabatan strategis di lingkungan Kementerian Agama Papua Barat kerap diisi oleh pejabat dari luar daerah. Karena itu, pihaknya berharap putra asli Papua yang dinilai memiliki kapasitas dapat diberikan kepercayaan memimpin.
“Harapan kami, anak-anak asli Papua yang ada di Papua Barat juga diberi kesempatan untuk memimpin dan mengabdi di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Selain membahas persoalan pelantikan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan agenda lain terkait peringatan hari masuknya agama Katolik pertama di wilayah Fakfak yang telah diperingati pada 22 Mei.
Momentum tersebut tambah Abdul, dinilai penting sebagai bagian dari sejarah perkembangan kehidupan beragama dan toleransi di Tanah Papua, khususnya Papua Barat. (ALW/ON).
 Papua Barat.){kind=link}