Orideknews.com, Manokwari, — Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat menyatakan akan menggelar aksi moral pada 30 April 2026 sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua, sekaligus menjelang peringatan 1 Mei.
Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw mengatakan aksi ini disebut sebagai bagian dari gerakan spontan yang juga dilakukan di berbagai daerah untuk menyuarakan kondisi kemanusiaan di Papua. Parjal mengaku telah turut ambil bagian dalam gerakan tersebut.
Dalam aksi, Parjal bersama sejumlah organisasi akan mempertanyakan komitmen dan langkah pemerintah daerah serta lembaga-lembaga negara, termasuk DPR Papua Barat, Fraksi Otsus DPRP, MRP, BP3OKP, dan institusi lain yang dibentuk dalam kerangka percepatan pembangunan di Papua.
Ronald menilai, hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut nyata terhadap aspirasi kemanusiaan yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat.
Selain itu, kata Ronald, Parjal juga akan menyoroti makna historis 1 Mei yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Menurut Ronald, terdapat dua perspektif yang berbeda terkait tanggal tersebut.
Di satu sisi, pemerintah Indonesia memaknai 1 Mei sebagai hari integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi lain, sebagian Orang Asli Papua memandangnya sebagai hari pemaksaan hak politik.
“Kalau negara menyebut ini sebagai hari integrasi, maka wujud nyata dari integrasi itu harus terlihat. Tapi sampai hari ini, kami menilai hal tersebut belum terwujud,” ujar Ronald, Selasa, (28/4/26).
Ia menyebut, selama 63 tahun sejak integrasi, berbagai persoalan mendasar masih terus terjadi, termasuk kekerasan, pembatasan hak politik, serta minimnya akses ekonomi bagi Orang Asli Papua.
Parjal ungkap Ronald, juga menyoroti sempitnya ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat Papua, bahkan dalam sektor-sektor kecil seperti distribusi barang.
“Kami melihat ruang-ruang itu seperti masih dalam ‘penjara’ yang dibentuk oleh negara,” terang Ronald.
Melalui aksi ini, Ronald juga meminta negara menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan Papua secara adil dan bermartabat, serta tidak lagi menggunakan pendekatan yang merugikan masyarakat sipil.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat, baik Orang Asli Papua maupun non-Papua yang hidup di Tanah Papua, untuk bersama-sama memikirkan masa depan Papua yang lebih adil dan damai.
“Agar tidak ada kesan bahwa hanya sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan, sementara manusianya tidak diperhatikan,” ujar mereka.
Aksi pada 30 April 2026 tersebut ia berharap menjadi momen guna mempertanyakan kembali komitmen negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. (ALW/ON).
 Papua Barat menyatakan akan menggelar aksi moral pada 30 April 2026 sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua, sekaligus menjelang peringatan 1 Mei.){kind=link}