Orideknews.com, Manokwari, — Advokat senior di tanah Papua, Metuzalak Awom, angkat bicara terkait insiden kekerasan yang terjadi di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Peristiwa yang melibatkan siswa kelas XI terhadap siswa kelas X pada Rabu (22/4) malam itu mengakibatkan sedikitnya delapan siswa mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di RSAL Manokwari.
Menurut Awom, bentrokan antara siswa senior dan junior tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pengelola sekolah.
Ia menyatakan, sebagai sekolah unggulan, SMA Taruna Kasuari Nusantara memiliki peran penting sebagai representasi kualitas pendidikan di Papua Barat, baik saat ini maupun di masa depan.
“Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama. Sekolah ini adalah salah satu cerminan kualitas pendidikan di Papua Barat,” ujarnya.
Ia mendorong adanya langkah nyata untuk mencari solusi sekaligus menyelesaikan persoalan yang terjadi. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Perlu dilakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di sekolah tersebut. Fokus kita adalah menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di Papua Barat,” terangnya.
Lebih lanjut, Awom juga menyinggung sejarah pendidikan di tanah Papua, khususnya terkait sistem sekolah berasrama yang telah ada sejak masa kolonial. Ia menjelaskan model pendidikan berpola asrama sebenarnya bukan hal baru di Papua.
Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sejumlah lembaga pendidikan telah menerapkan sistem asrama, namun tidak berada di bawah pendekatan militeristik.
Pada sekitar tahun 1920-an, misalnya, telah berdiri sekolah guru seperti Sekolah Guru Miei di Wasior, Teluk Wondama, serta sekolah-sekolah bestuur (pemerintahan) di wilayah seperti Merauke dan Fakfak.
Memasuki periode 1950–1962, saat wilayah Papua masih berada di bawah administrasi Netherlands New Guinea (NNG), perkembangan pendidikan semakin terlihat dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan, seperti OSIBA (Opleidingsschool voor Inlandse Bestuursambtenaren) di Hollandia (kini Jayapura), Sekolah Guru Bantu (SGB) di Serui, serta Sekolah Kepandaian Putri (SKP) di Merauke. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mencetak tenaga pendidik dan aparatur lokal.
Menurut Awom, sekolah-sekolah tersebut relatif tidak mencatat konflik kekerasan yang fatal, karena menerapkan pembentukan mental, kesadaran, dan ketaatan berbasis nilai-nilai sosial dan budaya setempat, bukan melalui pendekatan pemaksaan ideologi.
“Pendidikan saat itu lebih mengimplementasikan pembentukan karakter dan kesadaran. Bukan memaksakan keseragaman atau pendekatan ideologis tertentu,” jelasnya.
Ia menilai, dalam perkembangan pendidikan modern di Indonesia, terdapat kecenderungan penerapan metode yang lebih terpusat dan seragam, termasuk dalam pola pembinaan yang menyerupai pendekatan militer.
Hal ini, menurutnya, berpotensi menggerus identitas, jati diri, serta karakter khas generasi muda Papua.
“Maka generasi ini berisiko kehilangan identitas dan jati diri, karena semua diarahkan mengikuti pola yang seragam, bahkan cenderung militeristik,” tuturnya.
Awom berharap insiden di SMA Taruna Kasuari Nusantara dijadikan refleksi bersama untuk membenahi sistem pendidikan di Papua Barat, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal serta pendekatan pembinaan yang humanis. (ALW/ON).
 malam itu mengakibatkan sedikitnya delapan siswa mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di RSAL Manokwari.){kind=link}