OridekNews.com, Manokwari, – Anggota DPRD kabupaten Manokwari, Orpa Tandiseno, SP menilai Pendidikan jadi tolak ukur perbaikan dan kemajuan SDM khususnya di kabupaten Manokwari.
Pendidikan kata Orpa, jadi hal mutlak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan Pemerintah dan itu sudah dilakukan dengan pengalokasian APBD yang dikucurkan kepada Dinas terkait kurang lebih 30 persen dari nilai APBD tahun berjalan.
Hal itu dikatakan Orpa saat DPRD Kabupaten Manokwari menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan agenda penerimaan murid baru di tingkat SD, SMP, SMA/SMK (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di kabupaten Manokwari, Kamis, (15/6/23) di ruang rapat DPRD kabupaten Manokwari.
Dalam hearing tersebut DPRD menyoroti sejumlah hal, misalkan biaya Pendidikan yang dikeluhkan masyarakat khususnya pada pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga SMA/SMK.
“DPRD mendesak Dinas terkait untuk penerimaan siswa baru dari tingkat SD – SMA/SMK pada tahun ajaran baru, tidak ada pungutan. Dan dari hasil pertemuan, Dinas Pendidikan merespon desakan dari DPRD untuk memperhatikan point ini,” ungkap Orpa.
Dalam Hearing itu juga disetujui langsung ditingkat SD-SMP segera akan ditindaklanjuti bagi peserta didik yang tidak mampu dan terutama kepada OAP untuk pengadaan seragam yang disalurkan Dinas, sebaiknya penyalurannya jangan terlambat.
“Tetap diharapkan bisa dibagikan bersamaan dengan proses pendaftaran untuk tingkat SMA/SMK Dinas Pendidikan masih akan mengkaji disesuaikan dengan anggaran yang dikelolah,” terangnya.
Soal biaya Pendidikan, Ketua Komisi A ini menindaklanjuti ke dinas dengan keluhan masyarakat yang terancam tidak bisa mengikuti ujian kenaikan atau kelulusan karena terkendala uang sekolah yang tidak terselesaikan.
“Serta ijazah yang tertahan karena biaya administrasi, selaku Ketua Komisi A kami minta Dinas Pendidikan untuk memperhatikan hal-hal ini agar tidak menjadi beban bagi orang tua, juga kepada peserta didik mulai dari tingkat SD-SMA/SMK,” katanya.
Wakil ketua DPD Hanura Kabupaten Manokwari ini juga mempertanyakan beberapa sekolah terkait penyelesaian lahan pendirian bangunan, juga bangunan telah sudah ada dan sedang digunakan namun tidak layak pakai.
Orpa menegaskan kepada dinas pendikan hendaknya penyusunan program untuk pembangunan sarana prasarana penunjang proses belajar sebaiknya menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, serta merenovasi bangunan yang ada. Namun, perlu perbaikan demi kelancaran proses belajar.
“Sekolah-sekolah dalam perekrutan Guru baik sekolah Negeri dan Swasta, sebaiknya ada koordinasi dengan Dinas agar tidak ada masalah di kemudian hari, khususnya dalam hal penggajian dan status,” pinta Orpa.
Sebelum hearing ditutup, Caleg Dapil 3 Manokwari pada pileg tahun 2024 ini, kembali pertanyakan anggaran ujian kepada kepala BAPPEDA yang juga hadir.
Menurut Orpa, perlu ada penjelasan terkait dana tersebut karena beberapa sekolah yang dikunjungi dalam Monitoring pelaksanan ujian, khususnya tingkat SD, dipertanyakan karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana anggaran ujian selalu ada tetapi di ujian tahun ini belum ada.
Orpa berharap untuk dana ujian di tingkat SD, segera diselesaikan dan dibayarkan walaupun ujian telah terlaksana. (ALW/ON).
