Orideknews.com, Manokwari — DPR Papua Barat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menyepakati langkah penataan menyeluruh terhadap SMA Taruna Kasuari Nusantara, menyusul insiden kekerasan antar siswa sekaligus temuan ketidakseimbangan serius antara jumlah siswa dan fasilitas pendukung di sekolah tersebut.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbatas tertutup yang digelar Komisi II DPRP Papua Barat bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah salah satu hotel di Manokwari, Jumat (24/4/26).
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamad, mengatakan rapat tersebut difokuskan untuk mendengar kronologis kejadian sekaligus merumuskan langkah awal penataan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pihak.
“Dalam RDP tadi, kita sepakat untuk menata kembali SMA Taruna sesuai dengan tupoksi. Sekolah menjalankan perannya, Dinas Pendidikan juga menjalankan fungsinya, dan DPR sebagai mitra akan menyokong serta mengawasi,” ujarnya kepada media ini, Jum’at (24/4/26).
Menurutnya, DPRP sebagai mitra pemerintah daerah ingin mengetahui secara menyeluruh persoalan yang terjadi, baik dari sisi pengelolaan sekolah maupun dukungan anggaran.
“Mereka ingin tahu permasalahannya apa, sehingga bisa menyokong pemerintah provinsi dalam berbagai aktivitas,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan belum ada keputusan final terkait langkah teknis, termasuk penanganan terhadap siswa yang terlibat dalam insiden kekerasan.
“Belum ada keputusan. Kita masih akan melihat akar persoalan, kemudian didudukkan seperti apa langkah yang akan diambil. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” katanya.
Ia juga mengaku belum menerima laporan terbaru terkait kondisi siswa yang menjalani perawatan medis pasca kejadian.
“Saya belum tahu, tadi juga tidak disinggung dalam RDP,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat, Syamsudin Seknun, mengungkap adanya persoalan mendasar di sekolah tersebut, yakni ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan kapasitas fasilitas.
Temuan itu berdasarkan data yang dihimpun DPRP dalam RDP, yang menunjukkan adanya lonjakan penerimaan siswa melebihi standar operasional prosedur (SOP) dalam dua tahun terakhir.
“Secara SOP, penerimaan maksimal 100 siswa, lalu disaring menjadi 80 orang menyesuaikan kapasitas. Namun realitanya, tahun 2023 mencapai 160 siswa dan tahun 2024 sebanyak 130 siswa,” ungkapnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada fasilitas asrama. Satu kamar yang idealnya diisi empat orang, kini harus menampung hingga delapan siswa.
“Ini sangat tidak layak dari sisi standar pendidikan berpola asrama dan berpotensi memengaruhi kondisi psikologis siswa,” tegasnya.
Selain fasilitas fisik, ketimpangan juga terjadi pada rasio tenaga pengajar, yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah siswa yang terus meningkat.
Menyikapi hal itu, DPRP Papua Barat bersama Dinas Pendidikan telah menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya percepatan pembangunan fasilitas baru SMK Kasuari Nusantara di Warmare yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
Selain itu, Dinas Pendidikan diminta segera melakukan evaluasi serta penambahan tenaga pengajar dan pengawas guna menyeimbangkan rasio guru dan siswa.
“Siswa sudah ada, tidak mungkin dikurangi. Solusinya adalah menambah tenaga pengajar dan mempercepat pembangunan fasilitas agar persoalan ini bisa teratasi,” ujarnya.
RDP ini sendiri digelar menyusul insiden kekerasan yang melibatkan siswa kelas XI yang diduga menyerang siswa kelas X pada Rabu (22/4) malam.
Akibat kejadian tersebut, sekitar delapan siswa mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Manokwari. (ALW/ON).
