Orideknews.com, Teluk Wondama — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan edukasi imunisasi di Kampung Isui, Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama, Jumat (24/4/2026), sebagai langkah awal memperkuat pencegahan penyebaran penyakit campak di wilayah tersebut.
Kegiatan ini berlangsung di kampung yang dipimpin Kepala Kampung Martinus Wosiri, dengan menyasar masyarakat dan para orang tua agar lebih memahami pentingnya imunisasi bagi anak.
Penanggung jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Hendrik Marisan, S.KM., M.KM., menyatakan bahwa imunisasi merupakan langkah paling efektif dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), termasuk campak dan rubella.
“Campak bukan penyakit ringan. Penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti kebutaan, diare berat, infeksi paru-paru, bahkan kematian,” ujar Hendrik.
Ia menjelaskan, risiko akan semakin besar apabila infeksi campak terjadi bersamaan dengan rubella. Terlebih, infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran maupun kecacatan pada bayi yang dilahirkan.
“Oleh karena itu, imunisasi campak-rubella sangat penting diberikan sejak dini kepada anak,” ucapnya.
Edukasi ini dilakukan menyusul adanya peningkatan kasus campak di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya di Distrik Wondiboi, yang menjadi salah satu wilayah fokus penanganan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan imunisasi anak, karena selain melindungi individu, imunisasi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya wabah di lingkungan masyarakat,” pesan Hendrik.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, lanjut Hendrik juga memperkuat kewaspadaan melalui kebijakan yang merujuk pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/1077/2026 tentang kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus dan kejadian luar biasa (KLB) campak, serta surat Dinkes Papua Barat Nomor 400.7.7.1/0400/DK-PB/IV/2026 tertanggal 8 April 2026.
Hendrik menyebutkan, pihaknya telah menindaklanjuti edaran tersebut melalui penguatan surveilans dan pelaksanaan program imunisasi di lapangan.
“Pemantauan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) untuk mendeteksi potensi peningkatan kasus penyakit menular, termasuk campak dan rubella,” ujarnya.
Berdasarkan laporan surveilans dan hasil investigasi epidemiologi, terjadi peningkatan kasus campak di Papua Barat, terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Wondama.
Di Fakfak, jumlah kasus tercatat mencapai 15 kasus, sementara di Teluk Wondama sebanyak 13 kasus. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel dari Teluk Wondama menunjukkan tidak seluruhnya terkonfirmasi campak rubella.
“Dari sampel yang dikirim ke Makassar, terdapat enam sampel yang hasilnya negatif campak rubella,” jelasnya.
Meski demikian, kajian epidemiologi di Fakfak menunjukkan adanya penularan setempat (local transmission), sehingga kedua wilayah tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai KLB.
“Teluk Wondama ditetapkan sebagai KLB campak, sementara Fakfak merupakan wilayah dengan risiko KLB karena adanya peningkatan kasus dan indikasi penularan,” ungkap Hendrik.
Data Dinas Kesehatan mencatat, Teluk Wondama melaporkan 11 kasus suspek dengan enam sampel diperiksa dan tiga di antaranya positif IgM campak. Fakfak mencatat 13 kasus suspek, Kabupaten Manokwari lima kasus (hasil negatif), Teluk Bintuni dua kasus, dan Kaimana satu kasus.
Merujuk pedoman surveilans, KLB ditetapkan apabila terdapat minimal dua kasus konfirmasi dengan hubungan epidemiologis atau lima kasus suspek dalam empat minggu berturut-turut.
Sebagai tindak lanjut, berbagai strategi penanganan telah disiapkan, baik oleh tim surveilans maupun program imunisasi, termasuk respons cepat di wilayah terdampak.
Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, dua wilayah yakni Teluk Wondama dan Fakfak menjadi prioritas penanganan KLB. Sementara lima kabupaten lainnya difokuskan pada penguatan imunisasi rutin.
Kabupaten Manokwari juga menjadi perhatian karena terjadi peningkatan kasus dari lima menjadi delapan kasus. Saat ini, tim provinsi masih melakukan kajian epidemiologi untuk memastikan ada tidaknya penularan setempat.
Dalam penanganan KLB, intervensi dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan logistik vaksin. Di Teluk Wondama, dari 14 puskesmas yang ada, penanganan difokuskan pada fasilitas kesehatan prioritas, dengan pendekatan serupa juga diterapkan di Fakfak. (ALW/ON)



