DPR Papua Barat Dukung Revitalisasi Rantai Dingin, Minta Alokasi Anggaran DKP Naik hingga Rp50 M

Orideknews.com, MANOKWARI – Anggota DPR Provinsi Papua Barat yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat, Ferry Auparay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya revitalisasi fasilitas rantai dingin (cold chain) yang tengah didorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat.

Ia bahkan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat meningkatkan alokasi anggaran bagi DKP dari semula sekitar Rp5 miliar menjadi Rp35 miliar hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan yang dinilai berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan tersebut disampaikan Ferry sebagai respons atas pemaparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Prof. Origenes Ijie, terkait belum terealisasinya dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas cold storage, meski usulan pendanaan telah diajukan kepada Badan Keuangan Daerah Papua Barat.

Menurut Ferry, konsep pembangunan sektor perikanan yang diinisiasi Prof. Origenes Ijie harus menjadi role model baru bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berada dalam kabinet ekonomi Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Konsep-konsep pembangunan dan pola pikir seperti yang dilakukan Pak Orgenes Ijie inilah yang harus menjadi role model baru bagi pimpinan OPD. Ini adalah konsep kemandirian daerah dan kemandirian fiskal untuk memperkuat keuangan daerah, sekaligus membuka ruang pemberdayaan bagi Orang Asli Papua sesuai potensi wilayahnya,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Barat itu menegaskan, Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

“Kita orang Papua ini kaya. Tanah Papua kaya dengan sumber daya alam. Di pegunungan ada potensi tambang, di pesisir kita punya laut luas dengan sumber daya tuna yang besar. Pertanyaannya, kenapa kita masih harus ribut soal transfer ke daerah, padahal kita bisa hidup mandiri dari kekayaan yang Tuhan berikan?” katanya.

Ia juga menyinggung kebijakan Otonomi Khusus pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai pernah membuka ruang besar bagi Orang Asli Papua untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pembentukan badan usaha daerah seperti IPKMA. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak berlanjut karena minimnya regulasi turunan.

“Kebijakan Gus Dur waktu itu sangat baik, memberikan kewenangan luas kepada orang Papua. Sayangnya tidak diteruskan dengan payung hukum yang kuat, sehingga implementasinya terhambat,” jelasnya.

Ferry menilai pengembangan sektor perikanan harus menjadi prioritas strategis pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk meningkatkan dukungan anggaran secara signifikan.

“Kalau hanya Rp5 miliar, itu mungkin hanya cukup untuk merevitalisasi satu fasilitas di satu kabupaten. Tapi kalau Rp50 miliar, kita bisa bangun dua pilot project besar, misalnya di Fakfak sebagai wilayah selatan dan Manokwari untuk wilayah utara,” katanya.

Ia menjelaskan, sistem rantai dingin tidak hanya sebatas cold storage, tetapi mencakup tiga komponen utama yakni pabrik es, cold storage, dan Air Blast Freezer (ABF).

“Rantai dingin ini terintegrasi. Kalau salah satu tidak ada, sistem tidak berjalan maksimal. Minimal satu kawasan perikanan butuh sekitar Rp15 miliar untuk tiga fasilitas tersebut,” ungkapnya.

Menurut Ferry, revitalisasi fasilitas ini akan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat pesisir karena nelayan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.

“Masyarakat mau mandiri, tapi cold storage tidak ada, akses BBM sulit. Kalau fasilitas ini tersedia, masyarakat bisa berjuang sendiri dari hasil laut yang Tuhan anugerahkan,” katanya.

Ia juga mendorong agar pola pikir produktif seperti yang ditunjukkan DKP menjadi contoh bagi OPD lain.

“Kalau pemerintah kasih anggaran besar, harus ada target. Misalnya Dinas Perikanan dikasih Rp50 miliar, berapa yang bisa disetor kembali ke PAD sebagai dividen? Dinas pertanian, kehutanan, semuanya harus berpikir seperti itu,” tegasnya.

Ferry kembali menegaskan dukungannya terhadap terobosan yang dilakukan DKP Papua Barat. “Saya mendukung Pak Orgenes Ijie seratus persen. Ini terobosan yang baik dan harus didukung penuh. Saya berharap gagasan ini bisa diikuti kepala OPD lainnya, khususnya di kabinet ekonomi, agar Papua Barat benar-benar bisa mandiri secara fiskal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prof. Origenes Ijie mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada realisasi dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas cold storage, meski pihaknya telah mengajukan permohonan dana kepada Badan Keuangan Daerah Papua Barat.

Padahal, menurutnya, sektor tersebut berpotensi besar menjadi salah satu penyumbang PAD signifikan bagi daerah.

Ia menjelaskan, sejak DKP Papua Barat terbentuk, kontribusi PAD dari sektor tersebut hanya berada di kisaran Rp200 juta. Namun setelah dirinya menjabat, dalam waktu singkat capaian itu berhasil ditingkatkan secara signifikan.

“Awalnya PAD hanya sekitar Rp200 juta lebih. Namun setelah saya masuk, dalam waktu kurang lebih tiga minggu, kita genjot dan meningkat menjadi sekitar Rp600 juta,” ujarnya kepada awak media di kantornya.

Menurutnya, capaian tersebut baru berasal dari dua unit cold storage yang beroperasi di Kabupaten Fakfak.

“Di Fakfak ada tiga cold storage. Dua berfungsi baik, satu dalam kondisi rusak. PAD Rp600 juta itu hanya dari Fakfak saja, belum dari daerah lain,” jelasnya.

Ia memperkirakan, jika seluruh fasilitas di Fakfak dapat berfungsi optimal, kontribusi PAD dari daerah tersebut saja bisa mencapai Rp1 miliar per tahun.

“Kalau semua berfungsi, khusus Fakfak saja bisa sampai Rp1 miliar. Itu belum termasuk Manokwari, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni,” katanya.

Untuk itu, pihaknya membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp5 miliar guna memperbaiki seluruh sarana dan prasarana yang saat ini mengalami kerusakan.

“Kalau diberikan Rp5 miliar untuk perbaikan, tahun ini dan tahun depan semua bisa kita benahi. Pertengahan tahun depan Papua Barat sudah siap panen hasilnya,” tegasnya.

Prof. Origenes optimis, jika didukung penuh pemerintah daerah, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Papua Barat.

“Kalau ada dukungan penuh, dalam dua tahun ke depan PAD dari cold storage saja bisa mencapai Rp5 miliar,” tambahnya. (ALW/ON).