Orideknews.com, MANOKWARI – Program Papua Barat Sehat yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Barat kini memasuki tahun kedua pelaksanaan. Program ini mulai berjalan efektif sejak akhir 2025 setelah payung hukum berupa peraturan gubernur disahkan pada 30 Oktober 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr.Alwan Rimosan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Thomas O. Shagawari, menjelaskan pada tahun pertama pelaksanaan, realisasi program masih terbatas karena waktu yang singkat.
“Secara efektif kita hanya bekerja dua bulan, yakni November dan Desember 2025. Dalam waktu itu, kita merealisasikan sekitar Rp2 miliar dari total anggaran yang tersedia,” ujarnya kepada media ini, Rabu (22/4/26) di kantornya.
Menurutnya, keterbatasan waktu serta kehati-hatian dalam pelaksanaan menjadi faktor utama rendahnya serapan anggaran di tahun pertama. Pemerintah daerah, kata dia, menghindari kesalahan administrasi dan teknis agar pelaksanaan tetap sesuai regulasi dan petunjuk teknis.
Meski demikian, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pembiayaan rujukan pasien ke luar daerah.
Ia menyebutkan, sebagian besar kasus yang ditangani merupakan rujukan dengan biaya tinggi, termasuk pendampingan pasien oleh tenaga kesehatan dan keluarga.
“Minimal tiga orang dalam satu rujukan kita biayai. Untuk kasus anak, pendamping bisa lebih dari itu. Ini tentu membutuhkan biaya besar, apalagi jika rujukan dilakukan ke luar Papua Barat,” jelasnya.
Memasuki tahun 2026, pelaksanaan program dinilai lebih optimal karena telah berjalan sejak awal tahun. Hingga 15 April 2026, tercatat sebanyak 129 pasien telah dilayani, dengan 37 pasien sudah kembali setelah menjalani rujukan, sementara lima pasien dilaporkan meninggal dunia.
“Untuk pasien yang meninggal, seluruh biaya pemulangan jenazah ditanggung pemerintah, mulai dari rumah sakit hingga ke rumah duka. Ini bagian dari komitmen kami untuk meringankan beban keluarga,” katanya.
Thomas mengaku, program ini juga mendapat respons positif dari masyarakat, terutama bagi penderita penyakit berat seperti kanker yang membutuhkan biaya besar dan perawatan berkelanjutan.
Namun demikian, ia menuturkan bahwa Program Papua Barat Sehat masih bersifat solusi jangka pendek. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat layanan kesehatan di daerah agar ketergantungan terhadap rujukan dapat dikurangi.
“Kita tidak bisa terus menerus mengirim pasien keluar daerah. Harus ada penguatan rumah sakit, baik dari sisi alat kesehatan maupun sumber daya manusia, terutama dokter spesialis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penguatan upaya promotif dan preventif yang selama ini belum maksimal. Edukasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat dinilai menjadi kunci untuk menekan angka penyakit.
“Selama ini kita lebih banyak di kuratif dan rehabilitatif. Ke depan, promotif dan preventif harus diperkuat, seperti edukasi pola hidup sehat, gizi seimbang, hingga kebiasaan hidup bersih,” tambah Thomas.
Program Papua Barat Sehat sendiri merupakan bagian dari tiga program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Ketiganya merupakan implementasi visi dan misi gubernur yang telah diselaraskan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua Barat periode 2022–2041.
Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar, yang dibagi rata masing-masing Rp50 miliar untuk setiap program. (ALW/ON).
 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Thomas O. Shagawari, menjelaskan pada tahun pertama pelaksanaan, realisasi program masih terbatas karena waktu yang singkat.){kind=link}