Jakarta — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H.,M.Hum menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pengelolaan olahraga nasional, mulai dari keterbatasan anggaran daerah hingga tata kelola organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Hal itu disampaikan Filep saat Komite III DPD RI menggelar rapat kerja bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama pengembangan olahraga di daerah adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Kondisi efisiensi anggaran saat ini dinilai berpotensi berdampak pada pembinaan dan pengembangan atlet di daerah.
“Anggaran menjadi dasar utama mendukung KONI di daerah. Kalau ini terbatas, tentu berdampak pada pembinaan olahraga,” ujar Filep melalui live streaming Youtube DPD RI, Senin, (20/4/26).
Ia mengingatkan peran anggota DPD RI sebagai representasi daerah untuk memperkuat KONI melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan olahraga, termasuk penyelenggaraan event di tingkat daerah.
Filep juga menyentil standar profesional dalam pembinaan atlet, khususnya menjelang ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Ia mengingatkan agar rekrutmen atlet tidak semata berbasis kontrak atau “pembelian atlet”, melainkan mengedepankan potensi asli daerah.
“PON bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi ajang persatuan. Atlet harus datang membawa identitas dan prestasi daerahnya, bukan sekadar karena nilai kontrak,” ucapnya.
Ia turut mengkritisi fenomena ketergantungan terhadap naturalisasi atlet, meski tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari program pemerintah. Namun, ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dari talenta lokal yang perlu dimaksimalkan.
“Dengan jumlah penduduk besar, seharusnya kita mampu mencetak atlet terbaik dari daerah tanpa harus bergantung penuh pada naturalisasi,” ujarnya.
Selain itu, Filep menyoroti minimnya event olahraga rutin di daerah yang menyebabkan aktivitas pembinaan atlet kerap stagnan. Ia menilai kegiatan olahraga tidak seharusnya hanya bergantung pada event besar seperti PON.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya disiplin dan tanggung jawab pengurus KONI di daerah. Ia mengungkap adanya temuan di lapangan di mana jumlah pengurus yang berangkat ke ajang PON justru lebih banyak dibanding atlet, sehingga berdampak pada pembinaan yang tidak optimal.
Dalam aspek tata kelola, Filep juga menyampaikan persoalan serius terkait dugaan penyalahgunaan anggaran hibah KONI di sejumlah daerah, termasuk di Papua Barat. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan atlet.
“Kasus penyalahgunaan anggaran ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan dari KONI pusat dan pihak terkait harus diperkuat,” katanya.
Rapat kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran faktual terkait implementasi regulasi keolahragaan nasional sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memperkuat sistem keolahragaan nasional.
Raker ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno, Wakil Ketua Umum II Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, Wakil Ketua Umum VI Josef Nae Soi, serta jajaran pengurus KONI Pusat lainnya.
“Komite III DPD RI berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dan organisasi olahraga dapat terus diperkuat guna mendorong peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional,” tambah Filep. (ALW/ON).
.){kind=link}