JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H.,M.Hum mengajak masyarakat Papua untuk tetap fokus pada persoalan mendasar yang tengah dihadapi Tanah Papua, terutama dampak deforestasi dan berbagai konsekuensi sosial-ekologis yang muncul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Filep, perhatian publik tidak seharusnya tersita pada polemik perubahan sikap sejumlah tokoh pasca pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah. Ia menilai persoalan yang lebih penting untuk dibahas adalah dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh ekspansi proyek-proyek berskala besar terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup Papua.
“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu deforestasi dalam skala besar, perampasan tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu warga, dan berbagai dampak struktural yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Filep, Sabtu (31/5/2026).
Ketua Komite III DPD RI itu menilai bahwa di balik narasi pembangunan dan investasi, terdapat persoalan struktural yang terus membayangi Papua, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik, hingga minimnya kontribusi pemanfaatan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurutnya, masyarakat Papua semakin kehilangan akses terhadap faktor produksi utama, yakni tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan masyarakat adat.
“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanyalah kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” katanya.
Filep juga mengingatkan bahwa dampak proyek-proyek berskala besar tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang harus ditanggung masyarakat. Ia menyinggung persoalan pengungsian warga yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 103 ribu jiwa, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati Papua.
“Yang harus dibicarakan adalah soal lebih dari 103 ribu warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, serta konsep pembangunan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat lokal,” ujarnya.
Senator asal Papua Barat itu menegaskan bahwa deforestasi yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai utang lingkungan yang kelak akan dibayar oleh generasi mendatang.
“Deforestasi adalah utang lingkungan yang akan dibayar rakyat Papua di masa depan. Hari ini mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi kerugiannya akan ditanggung anak cucu Papua melalui kesulitan mencari sumber pangan, meningkatnya risiko bencana, hilangnya sumber penghidupan, dan berbagai krisis lainnya,” tegasnya.
Filep menjelaskan bahwa dampak tersebut tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat muncul dalam bentuk krisis pangan, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga stagnasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat, untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menyangkut masa depan Papua.
“Fokus kita harus tetap pada perlindungan masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat sementara mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,” tutup Filep. (ALW/ON).
.){kind=link}