Orideknews.com, Manokwari — Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Dalam forum perencanaan pembangunan yang digelar di Manokwari, Kamis (16/4/2026), ia menilai lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pencairan dana pada tahap berikutnya. Kondisi tersebut, menurutnya, akan berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan program. Dengan percepatan tersebut, dana Otsus diharapkan segera mengalir ke berbagai sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Irene memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama tujuh pemerintah kabupaten yang dinilai telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan dana Otsus. Hingga Februari 2026, seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dilaporkan telah tersusun lengkap dan terinput dengan baik, sehingga hanya menunggu proses pencairan.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kesiapan daerah dalam menjalankan tata kelola anggaran secara tertib dan sesuai regulasi.
Ia juga menjelaskan bahwa BP3OKP memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Otsus berjalan optimal, melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta koordinasi program di Tanah Papua.
Peran ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengawasan pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut, Irene menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otsus (Musrenbang Otsus) di tingkat kabupaten sebelum dibahas di tingkat provinsi.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa arah pembangunan Papua telah dirancang dalam kerangka jangka panjang hingga 2041, yang dibagi dalam beberapa tahap lima tahunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap konsisten mengikuti arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain itu, ia menyoroti penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan yang kini terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, telah mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Pemanfaatan sistem digital harus dimaksimalkan agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya. (***/ALW/ON).
 Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.){kind=link}