Orideknews.com, MANOKWARI – Tokoh masyarakat Fakfak, Cyrilus Adopak mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan komoditas pala sebagai sumber utama kehidupan masyarakat di Kabupaten Fakfak yang telah berlangsung turun-temurun selama ratusan tahun.
Menurut Cyrilus, melalui dukungan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, potensi lokal seperti pala perlu ditata secara menyeluruh, mulai dari tata kelola niaga hingga akses pasar agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kalau ini ditata dengan baik dan difasilitasi, maka petani bisa mendapat nilai tambah yang jauh lebih besar dari yang dirasakan saat ini,” ujarnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis dalam membangun konsep besar perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), baik di sektor pertanian maupun perikanan, agar mampu berkembang secara mandiri.
“Ini penting agar berdampak positif bukan hanya bagi pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan pemerintah daerah,” katanya.
Cyrilus juga mengaku, hampir seluruh kabupaten/kota di Papua Barat memiliki potensi unggulan masing-masing. Namun ia secara khusus meminta perhatian terhadap Fakfak agar pengembangan komoditas pala mendapat dukungan nyata.
“Melalui forum ini kami harap ada solusi, khususnya untuk Fakfak, agar potensi seperti pala bisa benar-benar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, Levinus Wanggai mengatakan, pihaknya tengah menggagas konsep pembangunan ekonomi terpadu sebagai langkah terobosan untuk memperkuat ekonomi masyarakat Papua Barat sekaligus mendukung visi Papua Emas 2041.
Menurut Levinus, konsep tersebut lahir dari arahan Wakil Presiden kepada BP3OKP untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendorong Papua produktif.
“Forum ini tidak terpisah dari misi pembangunan nasional, khususnya dalam rencana percepatan pembangunan yang menempatkan Papua produktif sebagai salah satu prioritas,” ujarnya.
Dalam konsep tersebut, forum merancang grand design pilot project pembangunan ekonomi bernama Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian yang akan mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi berbasis potensi lokal.
Selain itu, forum juga mengusulkan penggunaan Kartu Papua Barat Produktif sebagai instrumen untuk mengukur capaian program sekaligus memastikan pelaku ekonomi yang benar-benar menerima manfaat.
“Dengan kartu ini kita bisa memastikan siapa saja pelaku ekonomi yang menerima manfaat dan indikator capaian program dapat diukur secara jelas,” katanya.
Levinus menambahkan, perubahan paradigma pembangunan ekonomi dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus).
“Harapan kami dana Otsus tidak hanya habis secara administratif, tetapi bisa berkembang dan menjadi dana produktif bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian di bawah pengawasan BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.
FGD tersebut berlangsung pada Rabu, 15 April 2026, di Aula Kasuari Lantai III Gedung Keuangan Negara, Arfai, Manokwari, dengan melibatkan sejumlah dinas dan OPD terkait. (ALW/ON).
, baik di sektor pertanian maupun perikanan, agar mampu berkembang secara mandiri.){kind=link}