Orideknews.com, MANOKWARI, – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat menegaskan agar Bank Papua lebih memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP).
Sebagai bank milik daerah yang mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bank Papua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan perbankan yang berpihak pada OAP.
Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak menyatakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat asli Papua harus menjadi prioritas utama Bank Papua.
“Sebagai bank daerah, Bank Papua harus lebih dari sekadar institusi keuangan. Bank ini adalah instrumen ekonomi yang seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya melalui telepo selulernya, Rabu (19/3/25).
MRPB menilai Bank Papua harus mempermudah akses kredit dan pembiayaan bagi pengusaha asli Papua agar mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Proses permodalan yang lebih inklusif dapat membantu OAP memperkuat sektor ekonomi berbasis adat dan sumber daya lokal.
Selain itu, MRP juga meminta agar Bank Papua meningkatkan program pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik OAP. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha dari kalangan masyarakat adat dapat mengelola bisnis mereka secara lebih profesional dan mandiri.
“Kami ingin melihat Bank Papua benar-benar menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi orang asli Papua. Jangan sampai akses keuangan justru lebih mudah bagi investor luar dibandingkan bagi masyarakat adat yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tegas Waprak.
Sebagai bank daerah yang menyimpan dana APBD, kebijakan investasi dan pinjaman yang diterapkan Bank Papua harus memastikan bahwa dana tersebut kembali ke masyarakat asli Papua dalam bentuk program ekonomi yang berpihak.
Waprak menekankan bahwa Bank Papua tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memiliki peran sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis masyarakat adat.
Program-program perbankan, seperti kredit usaha rakyat dan bantuan modal bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM, perlu diarahkan secara khusus kepada OAP agar dapat meningkatkan perekonomian daerah.
“Bank Papua bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi harus menjadi alat bagi masyarakat asli Papua untuk berkembang. Tanpa keberpihakan yang nyata, kita akan terus melihat kesenjangan ekonomi yang tidak kunjung teratasi,” tambahnya.
Sebagai lembaga kultural dalam Otonomi Khusus Papua, MRP memiliki peran dalam menjaga agar Bank Papua tetap berjalan sesuai dengan visi kesejahteraan OAP. Oleh karena itu, MRP meminta agar mereka dilibatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan arah kebijakan Bank Papua.
Menurut Waprak, RUPS merupakan forum strategis dalam menentukan kebijakan perbankan daerah. Jika MRP terlibat dalam forum tersebut, maka keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kebutuhan ekonomi masyarakat adat.
“Keputusan besar terkait Bank Papua tidak boleh hanya ditentukan oleh eksekutif dan pemegang saham tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat. MRP sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua harus dilibatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat Papua,” tegas MRP.
MRP Papua Barat memiliki beberapa harapan agar Bank Papua dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, antara lain, memberikan pinjaman dan modal usaha dengan syarat yang lebih mudah bagi OAP, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis budaya lokal.
Meningkatkan program literasi keuangan bagi masyarakat adat agar mereka dapat memanfaatkan layanan perbankan secara optimal.
Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBD yang disimpan di Bank Papua, sehingga benar-benar bermanfaat bagi rakyat Papua.
Waprak menegaskan Bank Papua bukan sekadar lembaga keuangan biasa, tetapi bank milik orang asli Papua. Oleh karena itu, kebijakan dan pengelolaannya harus selalu mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat adat. Dengan melibatkan MRP dalam RUPS, diharapkan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus,” pungkasnya (ALW/ON)
 Papua Barat menegaskan agar Bank Papua lebih memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP).){kind=link}