Orideknews.com, Manokwari, – Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Ferdinand Pihiwi. S.Sos., M.Si, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai honorer di lingkungan sekretariat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kerja serta menekan pemborosan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan.
Sekretaris MRPB, Ferdinand Pihiwi, menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya berencana mengurangi jumlah pegawai honorer. Menurutnya, saat ini terdapat banyak pegawai honorer di Sekretariat MRPB, namun tingkat kehadiran mereka di kantor masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai honorer yang jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, banyak dari mereka yang jarang masuk kantor, tetapi tetap menerima gaji setiap bulan. Oleh karena itu, evaluasi ini penting agar mereka yang benar-benar bekerja dapat dipertahankan,” ujar Ferdinand Pihiwi.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pegawai honorer di Sekretariat MRPB setiap tahunnya mencapai Rp 2 miliar. Namun, efektivitas kerja mereka masih dipertanyakan karena tingkat kehadiran yang rendah.
“Setiap tahun kita menghabiskan hampir Rp 2 miliar untuk gaji pegawai honorer. Namun, yang menjadi masalah adalah mereka sering tidak masuk kerja, tetapi saat waktu penerimaan gaji tiba, mereka semua hadir,” tegasnya.
Sebagai bentuk perbandingan, Ferdinand memberikan contoh sistem di Kabupaten Fakfak, di mana pegawai honorer menerima gaji sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Namun, dari jumlah tersebut dilakukan pemotongan sebesar Rp 300 ribu, sehingga yang diterima pegawai hanya Rp 1,5 juta. Meskipun demikian, pegawai honorer di sana tetap disiplin masuk kantor setiap hari.
“Saya sudah memberikan contoh kepada mereka, di Kabupaten Fakfak pegawai honorer menerima gaji Rp 1,8 juta, yang kemudian dipotong Rp 300 ribu sehingga yang diterima hanya Rp 1,5 juta. Namun, mereka tetap rajin masuk kantor setiap hari. Sementara di provinsi ini, gaji honorer mencapai Rp 2 juta lebih, tetapi banyak yang malas masuk kantor. Baru saat penerimaan gaji, satu per satu mereka muncul di sini,” jelas Ferdinand.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara objektif dan menyeluruh guna memastikan bahwa setiap pegawai honorer memiliki kontribusi yang nyata bagi kelancaran tugas di Sekretariat MRPB. (ALW/ON)