Orideknews.com, MANOKWARI, — Ketua perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Papua Barat, Irene Manibuy, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) melalui wadah kolaborasi antar pelaku usaha yang difasilitasi dalam Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian.
Hal tersebut disampaikan Irene usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat bersama para pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Menurut Irene, forum tersebut mulai dibentuk sejak Desember 2025 lalu, setelah pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta. Pertemuan itu, kata dia, memunculkan semangat baru bagi para pelaku ekonomi Orang Asli Papua dari berbagai lapisan usaha.
“Saya melihat ada satu semangat baru dari para pengusaha Orang Asli Papua, baik dari level menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Mereka hadir bersama tanpa melihat perbedaan,” ujar Irene.
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut terdapat beragam pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil seperti penjual pinang dan pedagang pasar hingga pengusaha yang sudah berkembang di sektor perikanan, peternakan ayam petelur maupun ayam potong.
Menurut Irene, keberagaman itu menunjukkan adanya semangat kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat Papua yang ingin berusaha dan berdiri di atas kemampuan sendiri.
“Kita tahu tidak semua masyarakat Papua menjadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan. Banyak yang punya jiwa bisnis dan ingin berusaha dengan kemampuan sendiri,” katanya.
FGD tersebut digelar sebagai bagian dari upaya BP3OKP dalam mendorong program Papua Produktif, yang merupakan salah satu misi pembangunan Papua di bawah visi Papua sejahtera, mandiri dan berkeadilan.
Selain menjadi ruang diskusi, forum ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah terobosan yang terukur, terintegrasi dan kolaboratif guna memastikan implementasi otonomi khusus benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Papua Emas 2041. Irene menjelaskan bahwa forum tersebut telah memiliki legalitas dan berada di bawah koordinasi BP3OKP sehingga dapat menjadi jembatan kerja sama antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.
“Dengan forum yang sudah memiliki legalitas ini, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat Papua,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, para pelaku usaha juga didorong untuk melakukan pendataan usaha secara jelas, mulai dari jenis usaha, lokasi usaha hingga identitas pelaku usaha. Pendataan ini penting agar para pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses dukungan pemerintah maupun fasilitas perbankan.
Irene mengatakan pihaknya juga telah mengajak dunia perbankan, termasuk Bank Papua, untuk turut mendukung penguatan permodalan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.
“Pengusaha tentu membutuhkan modal. Karena itu forum ini menjadi jembatan agar usaha mereka terdata dengan jelas sehingga memudahkan akses terhadap dukungan kredit seperti KUR atau kredit usaha lainnya,” katanya.
Ia mengaku pemerintah juga telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh secara gratis tanpa harus membentuk badan usaha seperti CV atau PT.
Meski demikian, Irene menilai para pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Karena itu, forum tersebut diharapkan dapat membentuk cabang di seluruh kabupaten di Papua Barat untuk mendata dan mendampingi para pelaku ekonomi lokal.
Selain membahas penguatan usaha mikro hingga menengah, FGD ini juga menjadi bagian dari penyusunan grand design pilot project Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian.
Program tersebut diharapkan menjadi model percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah Papua Barat.
“Harapannya melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Irene. (ALW/ON).
