Orideknews.com,’MANOKWARI, – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mendorong penguatan pangan lokal di Papua Barat guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Filep Wamafma saat melakukan kegiatan advokasi pengawasan pelaksanaan MBG di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, Senin, (25/5/26).
Menurutnya, selain persoalan distribusi LPG, Papua Barat juga menghadapi tantangan dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur MBG, terutama buah-buahan yang masih didatangkan dari luar daerah.
Filep mengatakan, Papua Barat sebenarnya memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan program MBG.
“Program MBG ini punya potensi ekonomi yang sangat besar. Tetapi kita belum maksimal memanfaatkan peluang ekonomi itu untuk masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia meminta seluruh dapur MBG di Papua Barat memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal seperti sayur-mayur, ikan, ayam, dan daging hasil produksi masyarakat setempat.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Papua Barat.
“Kalau potensi ini dipacu, saya yakin MBG mampu memberikan kontribusi besar bagi ekonomi keluarga dan masyarakat,” kata Filep.
Namun demikian, ia mengakui Papua Barat masih memiliki keterbatasan stok untuk sejumlah komoditas buah-buahan seperti jeruk, apel, dan anggur yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Surabaya dan Manado.
Kondisi tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dinas pertanian dan peternakan provinsi maupun kabupaten/kota agar mulai membangun kemandirian pangan.
Filep menilai program MBG dapat menjadi peluang ekonomi baru apabila daerah mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal sesuai kebutuhan dapur-dapur MBG.
Ia mencontohkan kebutuhan sayur mayur dalam jumlah besar yang harus dipastikan ketersediaannya agar pelayanan program tidak terganggu.
“Kita khawatir kalau stok terbatas justru tidak mampu meng-handle kebutuhan dapur-dapur MBG,” ujarnya.
Karena itu, Komite III DPD RI mendorong pemerintah daerah mulai memetakan potensi pangan lokal dan menyiapkan strategi peningkatan produksi agar kebutuhan program MBG dapat dipenuhi oleh masyarakat Papua Barat sendiri.
Menurut Filep, jika dikelola dengan baik, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga ekonomi keluarga di Papua Barat. (ALW/ON).
 agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.){kind=link}