Orideknews.com, MANOKWARI, – Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian menggagas konsep pembangunan ekonomi terpadu sebagai langkah terobosan untuk memperkuat ekonomi masyarakat Papua Barat sekaligus mendukung visi Papua Emas 2041.
Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, Levinus Wanggai mengatakan, konsep tersebut lahir dari arahan Wakil Presiden kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendorong Papua produktif.
Menurutnya, gagasan tersebut kemudian melahirkan Forum Ekonomi Papua Barat Produktif yang berfungsi membangun kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna merumuskan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
“Forum ini tidak terpisah dari misi pembangunan nasional, khususnya dalam rencana percepatan pembangunan yang menempatkan Papua produktif sebagai salah satu prioritas,” ujar Levinus.
Dalam konsep tersebut, forum merancang sebuah grand design pilot project pembangunan ekonomi bernama Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian. Program ini diharapkan menjadi model pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang dapat diimplementasikan dan direplikasi di berbagai wilayah Papua.
Levinus menjelaskan, konsep kawasan ekonomi terpadu tersebut akan mengintegrasikan berbagai kelompok dan sektor ekonomi untuk memperkuat pelaku usaha lokal, khususnya masyarakat asli Papua.
Sebagai instrumen pengukuran capaian program, forum juga mengusulkan penggunaan Kartu Papua Barat Produktif. Kartu ini berfungsi sebagai identitas sekaligus akses bagi para pelaku ekonomi untuk mendapatkan manfaat dari program pembangunan ekonomi produktif.
“Dengan kartu ini kita bisa memastikan siapa saja pelaku ekonomi yang benar-benar menerima manfaat dan indikator capaian program dapat diukur secara jelas,” katanya.
Ia menilai, selama ini paradigma pembangunan ekonomi di Papua masih cenderung administratif dan belum terukur secara nyata, khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus). Karena itu, melalui konsep baru ini pihaknya ingin mengubah paradigma lama yang cenderung konsumtif menjadi ekonomi yang produktif.
“Harapan kami dana Otsus yang ditransfer ke daerah tidak hanya habis secara administratif, tetapi bisa berkembang dan menjadi dana yang produktif bagi masyarakat,” ujarnya.
Levinus menyebut, persoalan ekonomi dinilai sebagai masalah mendasar di Papua. Jika sektor ini dapat ditangani dengan pola dan mekanisme yang tepat, maka berbagai persoalan sosial dan politik di Papua dapat diminimalisir.
“Ekonomi bisa menjadi alat perjuangan untuk membangun martabat orang Papua sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian di bawah pengawasan BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan.
FGD tersebut dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, di Aula Kasuari Lantai III Gedung Keuangan Negara, Arfai, Manokwari, dengan mengundang berbagai dinas dan OPD terkait.
Forum tersebut diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan di Papua Barat.
“Kami berharap semua pihak dapat bersama-sama mengawal pembangunan ekonomi ini agar menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Levinus. (ALW/ON).
 untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendorong Papua produktif.){kind=link}