Orideknews.com, Manokwari, – Akademisi Universitas Papua (UNIPA), Dr. Victor Rumere, menyoroti minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses masuknya investasi di kawasan hutan.
Ia menilai berbagai kebijakan negara, termasuk regulasi berskala besar seperti Omnibus Law, telah mempersempit ruang masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya.
Hal itu disampaikan Victor Rumere usai mengikuti kegiatan nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di halaman Kampus STIH Manokwari, Senin, (18/5/26).
Menurutnya, sejumlah regulasi yang memangkas kewenangan daerah berdampak langsung terhadap perlindungan masyarakat adat, khususnya mereka yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan.
“Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar wilayah, tetapi identitas, apotek alami, dan sumber pangan. Ketika mereka sakit, mereka mencari obat di hutan. Ketika menghadapi kesulitan pangan, hutan menjadi sumber kehidupan,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran investasi di wilayah adat kerap dikemas dalam narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun di balik itu, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan secara utuh dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Victor, kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terlebih di tengah meningkatnya kritik global terhadap model pembangunan yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
“Kita memang membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ada komunikasi yang baik. Di dalam kawasan itu ada masyarakat penghuni yang memiliki hak atas ruang hidupnya,” katanya.
Ia menyatakan, secara global telah ada konsensus mengenai pentingnya pelibatan masyarakat adat sebelum aktivitas investasi dilakukan di wilayah mereka. Investor maupun pihak luar, kata dia, wajib menyampaikan secara terbuka tujuan investasi, manfaat, serta dampak yang akan ditimbulkan.
“Ketika masyarakat tidak diberi informasi yang cukup, mereka tidak tahu manfaat apa yang akan mereka peroleh. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika mereka mempertanyakan investasi yang masuk, justru mengalami tekanan,” ungkapnya.
Victor menilai masyarakat adat membutuhkan pendampingan dan advokasi dari berbagai pihak agar memahami hak-hak mereka atas tanah dan hutan.
Ia mengaku terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kawasan adat.
“Minimal masyarakat harus tahu investasi apa yang masuk, siapa aktornya, serta dampak dan manfaatnya. Dengan begitu, mereka bisa menentukan apakah investasi tersebut layak diterima atau tidak,” jelasnya.
Melalui momen pemutaran film dokumenter Pesta Babi, Victor berharap kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan masyarakat adat semakin meningkat.
“Kalau masyarakat memiliki informasi yang cukup, mereka akan punya posisi tawar untuk bernegosiasi dan menjaga hak-haknya sebelum dieksploitasi pihak luar,” tambah Victor. (ALW/ON).
