Orideknews.com, MANOKWARI, – Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Ferdinand Pihiwi, menyampaikan bahwa rencana pembangunan gedung Kantor Sekretariat MRPB dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Ferdinand Pihiwi terkait hasil survei lokasi pembangunan yang telah dilakukan bersama sejumlah pihak pada 8 April 2026 di Susweni, Manokwari.
Survei tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Balai PUPR, MRPB, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Sekretariat Dewan (Sekwan), serta Dinas PUPR Provinsi Papua Barat.
Menurut Ferdinand, dalam peninjauan lokasi tersebut, Gubernur Papua Barat menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan kantor MRPB pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan representasi Orang Asli Papua di Papua Barat.
“Berdasarkan hasil survei di lokasi bersama Gubernur Papua Barat dan instansi terkait, pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan kantor Sekretariat MRPB dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat akan dilaksanakan pada tahun 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihak Balai PUPR telah menyampaikan tahapan pelaksanaan pembangunan. Dalam waktu sekitar empat bulan setelah survei dilakukan, proses lelang perencanaan ditargetkan sudah berjalan.
Menurut Ferdinand, tahapan tersebut mencakup proses administrasi dan perencanaan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai pada September 2026.
“Balai PUPR menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan proses lelang perencanaan sudah dilakukan. Selanjutnya, pada September 2026 pembangunan fisik direncanakan mulai berjalan,” katanya.
Ferdinand menyebut, sebelum pembangunan fisik dimulai, pihak Balai PUPR akan kembali melakukan koordinasi dengan Sekretariat MRPB terkait kebutuhan ruang dan desain bangunan yang akan dibangun.
Hal tersebut dinilai penting agar gedung yang dibangun benar-benar menyesuaikan kebutuhan lembaga serta mencerminkan identitas budaya masyarakat Papua Barat.
Menurutnya, MRPB menginginkan agar kantor yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap adat dan budaya Orang Asli Papua.
“Kami berharap bangunan yang dibangun nantinya memiliki ciri khas Papua Barat, baik dari sisi arsitektur maupun nilai budaya yang ditampilkan. Karena itu, kebutuhan ruangan dan konsep desain akan dibahas bersama agar sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Papua Barat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kantor MRPB yang representatif sangat penting untuk menunjang pelayanan kelembagaan, pelaksanaan tugas pengawasan, serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Papua Barat.
Selain itu, pembangunan kantor tersebut diharapkan menjadi simbol penguatan peran MRPB sebagai lembaga kultur yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai adat, budaya, dan aspirasi masyarakat Papua.
Ferdinand juga menyampaikan bahwa seluruh pembiayaan pembangunan kantor MRPB tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk anggaran pembangunan seluruhnya melalui APBN,” pungkasnya.
