Waprak Ingatkan Peran Strategis MRPB dalam Perencanaan Pembangunan di Papua Barat

Orideknews.com, MANOKWARI, – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif MRPB dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi maupun kabupaten, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Judson menilai, selama hampir dua dekade keberadaan MRPB, keterlibatan lembaga kultur tersebut dalam pembahasan program-program strategis Otsus masih belum berjalan maksimal. Padahal, MRPB memiliki fungsi penting dalam memastikan aspirasi dan kepentingan Orang Asli Papua terakomodasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, selama ini MRPB memang kerap diundang dalam forum Musrenbang, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, kehadiran tersebut dinilai belum sepenuhnya memberi ruang bagi MRPB untuk terlibat secara substantif dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program-program Otsus.

“Kami berharap keterlibatan MRPB tidak hanya sebatas menghadiri forum Musrenbang secara seremonial, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan Otsus,” ujar Judson.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mulai membuka ruang koordinasi lebih intensif dengan MRPB dalam pelaksanaan Musrenbang serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Judson, pola koordinasi tersebut perlu terus diperkuat agar MRPB dapat menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan secara optimal terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat adat Papua.

Ia mencontohkan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilai cukup baik karena melibatkan berbagai pihak, termasuk MRPB, hingga seluruh tahapan kegiatan selesai. Bahkan sebelum pelaksanaan Musrenbang, MRPB juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah organisasi perangkat daerah yang menggunakan anggaran Otsus.

Beberapa instansi yang dikunjungi antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta sejumlah dinas teknis lainnya. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan dana Otsus benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat Papua.

“Kita tidak hanya bicara soal program Otsus di atas kertas, tetapi juga harus melihat langsung bagaimana penggunaan anggaran itu di lapangan dan apakah benar-benar menyentuh masyarakat Orang Asli Papua,” katanya.

Judson menyatakan, distribusi anggaran Otsus harus memberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang mayoritas dihuni Orang Asli Papua, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan sejumlah daerah pedalaman lainnya yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Menurutnya, daerah-daerah tersebut seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena masih membutuhkan intervensi serius dari pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan di Teluk Bintuni, MRPB menilai pelayanan rumah sakit daerah sudah cukup baik. Ketersediaan tenaga dokter, tenaga medis, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan dinilai relatif memadai.

Meski demikian, Judson mengakui masih terdapat sejumlah kampung yang belum terjangkau layanan kesehatan optimal akibat keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis.

“Kita harus benar-benar mengukur kebutuhan pelayanan masyarakat Papua. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di kota, sementara masyarakat di kampung-kampung masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, Judson juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana Otsus. Ia menilai besarnya alokasi anggaran pendidikan harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang kuat agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi Papua.

MRPB, lanjutnya, akan terus mendorong koordinasi lintas lembaga guna memastikan pengelolaan dana Otsus lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Kepentingan Orang Asli Papua harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Karena itu, MRPB akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan,” tuturnya. (ALW/ON).