Orideknews.com, Manokwari — Masyarakat Papua Barat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital yang mencatut nama pejabat pemerintah.
Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Edi Sunandar, menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya nomor telepon yang menggunakan nama serta foto profil dirinya untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi pesan singkat.
Ia menegaskan bahwa nomor tersebut bukan miliknya dan meminta masyarakat, kerabat, maupun pihak mana pun agar tidak merespons jika dihubungi oleh nomor yang mengatasnamakan dirinya, terlebih apabila komunikasi tersebut berujung pada permintaan uang atau bentuk bantuan finansial lainnya.
“Apabila ada pihak yang menghubungi menggunakan nama dan foto saya, apalagi sampai meminta uang atau bantuan tertentu, saya tegaskan itu bukan saya. Saya minta masyarakat jangan merespons,” tegas Edi Sunandar dalam keterangannya.
Menurutnya, praktik pencatutan identitas melalui aplikasi pesan instan merupakan modus yang kerap digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu calon korban dengan memanfaatkan kedekatan personal maupun jabatan tertentu.
Edi meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pesan dari nomor yang tidak dikenal, meskipun menggunakan foto profil serta identitas yang tampak meyakinkan.
Mantan Kepala Seksi P2M Dinkes Papua Barat ini juga mengingatkan seluruh relasi kerja, keluarga besar, kerabat, dan masyarakat luas untuk selalu melakukan verifikasi langsung apabila menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan dirinya.
“Kalau ada komunikasi mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan permintaan transfer uang, pinjaman, atau bantuan lainnya, mohon segera konfirmasi melalui jalur resmi atau nomor yang benar-benar dikenal,” ujarnya.
Pihaknya berharap masyarakat tidak menjadi korban penipuan digital yang belakangan marak terjadi dengan berbagai modus, termasuk pencatutan identitas pejabat pemerintah.
“Masyarakat agar lebih waspada terhadap segala bentuk komunikasi digital yang mengarah pada penipuan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyalahgunaan identitas serupa,” pesan Edi. (ALW/ON).



