Orideknews.com, Kota Sorong – Capaian imunisasi di Provinsi Papua Barat Daya hingga kini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Sejumlah tantangan seperti lambatnya distribusi logistik vaksin, tingginya penolakan vaksin di masyarakat, hingga persoalan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga menjadi faktor penghambat peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam Workshop Evaluasi Pendekatan Responsif Gender untuk Peningkatan Cakupan Imunisasi Rutin di Papua Barat Daya yang difasilitasi UNICEF bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, 27–30 April 2026.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi implementasi pendekatan responsif gender dalam layanan imunisasi sekaligus memperkuat strategi peningkatan cakupan imunisasi di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan P.E.A. Kambu, Sp.OG(K), mengatakan capaian imunisasi yang masih rendah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar hambatan di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat.
“Kenyataan yang kita hadapi saat ini, capaian imunisasi di Provinsi Papua Barat Daya masih jauh dari target yang ditetapkan. Lambatnya distribusi logistik vaksin dan masih tingginya penolakan vaksin dari masyarakat menjadi tantangan besar, yang bila digali lebih dalam juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman serta ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga,” ujar dr. Jan.
Menurutnya, evaluasi terhadap pendekatan responsif gender sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana strategi yang telah diperkenalkan sebelumnya dapat diterapkan secara efektif di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.
“Sangat penting dilakukan evaluasi untuk melihat di mana letak hambatan serta strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, sehingga pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung program imunisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Firmansyah, S.K.M., M.Kes, selaku Health Officer (Perwakilan) UNICEF untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, menjelaskan bahwa pendekatan responsif gender dalam layanan imunisasi telah diperkenalkan sejak 2025 melalui pelatihan bagi tenaga imunisasi puskesmas di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Menurutnya, workshop evaluasi kali ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana tenaga kesehatan di lapangan mampu memetakan hambatan berbasis gender di masyarakat, sekaligus menilai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya.
“Pendekatan gender dalam layanan imunisasi telah diperkenalkan pada tahun 2025. Kali ini kita ingin melihat sejauh mana petugas layanan dapat memetakan hambatan gender di masyarakat dan pendekatan atau upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya,” jelas Firmansyah.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan puskesmas dalam menerapkan layanan imunisasi responsif gender.
Di Kota Sorong, beberapa puskesmas membuka layanan imunisasi lebih awal pada pagi hari sebelum pelaksanaan posyandu. Kebijakan ini ditujukan bagi orang tua yang bekerja dan belum sempat membawa anaknya ke posyandu pada jam reguler.
“Fleksibilitas layanan ini sangat membantu ibu yang bekerja agar tetap bisa melengkapi imunisasi anaknya,” ujarnya.
Contoh lain dilakukan Puskesmas Malawili, Kabupaten Sorong, yang menginisiasi dialog bersama kelompok ayah dan tokoh agama mengenai pentingnya imunisasi.
Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendorong keterlibatan ayah sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga agar mendukung pemberian imunisasi kepada anak.
Firmansyah menambahkan, kehadiran para kepala puskesmas dalam workshop ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap fasilitas kesehatan memiliki rencana kerja yang jelas dalam menerapkan layanan imunisasi responsif gender.
“Workshop ini dihadiri kepala puskesmas, sehingga diharapkan masing-masing puskesmas dapat memetakan kesiapan layanan responsif gender di tingkat fasilitas kesehatan,” katanya.
Workshop tersebut diikuti 45 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, kepala puskesmas, penanggung jawab imunisasi, perguruan tinggi kesehatan, hingga mitra organisasi kesehatan lainnya.
Melalui evaluasi ini, diharapkan tersusun dokumen pemetaan hambatan gender dalam layanan imunisasi, daftar periksa layanan imunisasi responsif gender, rencana kerja implementasi di tingkat puskesmas, serta indikator monitoring untuk memastikan pendekatan tersebut berjalan efektif di lapangan.
“Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi secara merata, sehingga seluruh anak di Papua Barat Daya mendapatkan perlindungan optimal dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi,” tambahnya. (ALW/ON).
