Orideknews.com, Manokwari Selatan – Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, menyatakan bahwa penyusunan program Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027 harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Penegasan tersebut disampaikan Irene saat memberikan arahan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Kabupaten Manokwari Selatan, yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) Otsus Tahun 2027.
Menurut Irene, forum Musrenbang Otsus harus mampu menghasilkan kesepakatan strategis yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan utama penyusunan dokumen RAP Otsus tahun mendatang.
“Musrenbang Otsus ini harus mampu menghasilkan usulan program prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan sinergi pembangunan untuk percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua secara efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh proses perencanaan pembangunan di Papua, termasuk di Kabupaten Manokwari Selatan, harus tetap berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Dalam arahannya, Irene menjelaskan bahwa percepatan pembangunan Papua saat ini bertumpu pada strategi “Trisula Pembangunan”, yakni tiga pilar utama Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang harus diterjemahkan secara konkret dalam program prioritas daerah.
Pada sektor Papua Sehat, kata Irene, fokus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dasar melalui layanan Mobile Health Service, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu), serta percepatan penurunan angka stunting, khususnya di distrik-distrik yang belum terjangkau layanan kesehatan secara optimal.
“Layanan kesehatan harus hadir hingga ke kampung-kampung terpencil. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar,” ucapnya.
Di sektor Papua Cerdas, Irene mengingatkan soal penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), Sekolah Berpola Asrama, dan Sekolah Terbuka, terutama untuk menjawab tantangan geografis di wilayah Papua.
Selain itu, ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat didukung melalui pemanfaatan Dana Otsus, khususnya untuk pembangunan dapur MBG di sejumlah titik guna menunjang peningkatan kualitas gizi peserta didik.
“Pendidikan harus menyentuh seluruh anak Papua, sekaligus memastikan mereka mendapat dukungan gizi yang cukup untuk menunjang proses belajar,” katanya.
Pada pilar Papua Produktif, pembangunan diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Irene menyebut penguatan kapasitas pelaku UMKM harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui pelatihan keterampilan pengolahan komoditas lokal seperti kakao, agar memiliki nilai tambah dan mampu dipasarkan secara lebih luas.
Menurutnya, potensi pengembangan produk olahan kakao di Manokwari Selatan cukup besar dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi dengan perbankan maupun pihak-pihak yang kompeten dalam pengembangan usaha kecil.
“Potensi lokal harus menjadi kekuatan utama pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pengolahan yang baik, komoditas lokal bisa menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.
Selain memaparkan arah pembangunan, Irene juga menyoroti pentingnya tata kelola Dana Otsus yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Dana Otsus Tahun 2025 kepada BP3OKP Provinsi Papua Barat.
Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Irene menjelaskan bahwa dalam aspek teknis penyusunan RAP 2027, pemerintah daerah harus melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan afirmasi OAP dengan memprioritaskan program yang langsung menyentuh hak-hak dasar masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terjauh.
Ia juga menekankan, pemisahan skema pembiayaan antara blok grant sebesar 1 persen dan specific grant sebesar 1,4 persen, yang penggunaannya difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung tata kelola tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem interoperabilitas data yang menghubungkan berbagai platform perencanaan dan penganggaran seperti SIPD, SIKD, dan SIPPP, sehingga penggunaan Dana Otsus dapat dipantau secara terukur dan tepat sasaran.
“Sistem ini memastikan setiap rupiah Dana Otsus digunakan secara efektif, terukur, dan benar-benar berdampak langsung bagi Orang Asli Papua,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Irene menambahkan bahwa prioritas pembangunan harus diarahkan pada pembangunan jalan penghubung antarwilayah produksi dengan pusat pemasaran untuk memperkuat distribusi hasil ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Musrenbang Otsus sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan program-program strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Manokwari Selatan.
“Mari kita wujudkan Manokwari Selatan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi Orang Asli Papua melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat,” pesan Irene. (ALW/ON).
 RI Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, menyatakan bahwa penyusunan program Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2027 harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).){kind=link}