Top 5 This Week

Related Posts

Dari Kemandirian Fiskal hingga Digitalisasi, Ini Arah Kebijakan Otonomi Daerah ke-30 Tahun

Orideknews.com, Manokwari – Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, Senin, (27/4/26).

Dalam sambutan tersebut ditegaskan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tema yang diusung tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan semangat kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal demi mencapai cita-cita nasional.

Ditekankan pula, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal.

Untuk itu, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.

Kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) yang diperkuat dengan digitalisasi dan inovasi daerah. Hal ini penting untuk mengubah orientasi birokrasi dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pencapaian dampak nyata bagi masyarakat.

Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah. Hingga kini, masih banyak daerah yang bergantung pada transfer pusat, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas dalam menjawab kebutuhan lokal.

Keempat, pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, banjir, hingga pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi.

Kelima, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan antar wilayah, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.

Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, pangan, serta bencana akibat perubahan iklim.

Selain itu, pemerintah kata Sekda, juga menekankan sejumlah prioritas strategis lainnya, di antaranya penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi, pengelolaan sumber daya air, tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan layanan kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, ditekankan pentingnya penguatan sistem rujukan, peningkatan kualitas tenaga medis, digitalisasi layanan, serta penanganan stunting dan gizi buruk.

Sementara itu, dalam sektor pendidikan, pemerintah mendorong pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, digitalisasi, serta program pemberian makanan bergizi bagi peserta didik.

Disampaikan Sekda, perjalanan otonomi daerah selama lebih dari tiga dekade menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Tantangan yang dihadapi memang tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tambah Sekda. (ALW/ON).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles