Orideknews.com, Manokwari – Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw, menyatakan bahwa, negara harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua. Hal itu disampaikan usai aksi damai yang digelar di TL Hj Bauw, Manokwari, Senin (27/4/26).
Aksi yang diikuti kelompok “kesatria parlemen jalanan” tersebut mengusung dua tuntutan utama, yakni “Negara bertanggung jawab atas darah dan air mata di tanah Papua” serta penegasan bahwa “pasukan organik bukan solusi kemanusiaan”.
Dalam pernyataannya, Ronald menyebut momentum aksi yang bertepatan dengan 30 tahun otonomi daerah menjadi pengingat bahwa berbagai persoalan di Papua belum terselesaikan secara mendasar.
“Kami tidak selalu menentukan tanggal aksi. Tapi hari ini menjadi momentum penting. Ini panggilan moral untuk menyampaikan kondisi kemanusiaan yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan pemerintah pusat selama ini belum menyentuh akar persoalan, terutama dalam perlindungan warga sipil. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam tidak sebanding dengan perlindungan terhadap masyarakat Papua.
“Negara tidak boleh menutup mata. Jangan sampai manusia Papua diperlakukan tidak manusiawi, sementara kekayaan alamnya terus diambil,” tegasnya.
Parjal Papua Barat juga merilis dokumen sikap yang menyoroti eskalasi kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa situasi keamanan hingga pertengahan 2026 semakin memburuk dan telah berdampak langsung pada warga sipil.
Puncaknya terjadi pada 14 April 2026 di Distrik Kemburu, di mana belasan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan meninggal dunia akibat operasi penindakan yang dinilai tidak terukur. Peristiwa itu dinilai sebagai indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, operasi militer yang meluas disebut telah memicu pengungsian massal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam keterbatasan tanpa akses memadai terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pangan, dan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut, Parjal Papua Barat menyampaikan enam poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Panglima Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw, Ketua PIDAR Papua Barat Jekson Kapisa, serta Ketua GERKKAS Papua Barat Deflisen Pahala, S.H, yakni:
1. Penghentian Operasi Militer: Mendesak penghentian segera seluruh operasi penindakan (Satgas Habema) di wilayah pemukiman warga sipil.
2. Penarikan Pasukan: Menuntut penarikan pasukan TNI/Polri dari wilayah konflik untuk memberikan rasa aman bagi warga sipil.
3. Investigasi Independen: Meminta Komnas HAM RI dan lembaga internasional melakukan investigasi menyeluruh atas tewasnya 15 warga sipil (termasuk perempuan dan anak) dalam peristiwa di Kampung Kemburu, Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak.
4. Penetapan Zona Aman: Menuntut pemerintah menetapkan batas radius operasi militer agar warga sipil memiliki wilayah aman untuk beraktivitas tanpa rasa takut.
5. Perlindungan Pengungsi: Mendesak jaminan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi warga yang mengungsi akibat konflik.
6. Proses Hukum Aparat: Mendesak pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kekuatan berlebihan (penembakan) terhadap warga sipil.
Ronald kembali menegaskan bahwa pendekatan keamanan bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Pasukan organik bukan solusi kemanusiaan. Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan konflik. Yang dibutuhkan adalah dialog dan pendekatan kemanusiaan,” ucapnya.
Menurut Ronald, pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog yang adil dan mendengar aspirasi masyarakat Papua secara serius. Jika persoalan kemanusiaan terus diabaikan, kata dia, dampaknya akan semakin luas dan memperburuk kondisi sosial di Papua.
“Apa yang kami sampaikan ini adalah peringatan. Negara harus hadir melindungi rakyatnya, bukan justru menambah luka,” pesan Ronald. (ALW/ON).
