Orideknews.com, MANOKWARI – Realisasi anggaran Program Papua Barat Sehat pada awal tahun 2026 terus menunjukkan progres. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat realisasi anggaran yang telah dipertanggungjawabkan (SPJ) sebesar Rp3.343.285.031.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Alwan Rimosan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Papua Barat, Thomas O. Shagawari, menjelaskan bahwa secara keseluruhan serapan anggaran sebenarnya telah mencapai sekitar Rp5,3 miliar, meski sebagian masih dalam proses administrasi.
“Yang sudah SPJ itu Rp3,3 miliar. Kemarin kita juga sudah keluarkan Rp2 miliar lagi, dan itu sudah habis digunakan, hanya saja SPJ-nya belum masuk. Jadi total serapan sebenarnya sudah sekitar Rp5,3 miliar,” ujarnya, Rabu (22/4/26) kepada media ini.
Ia menilai capaian tersebut cukup baik untuk realisasi di awal tahun, mengingat masih banyak tahapan persiapan yang harus dilakukan. Dinkes pun optimistis penyerapan anggaran akan meningkat signifikan hingga akhir tahun.
“Mulai April sampai Desember, kita harap realisasinya akan jauh lebih besar karena sistem sudah lebih siap dan publikasi program juga semakin meluas,” katanya.
Thomas mengungkapkan, pada tahap awal pelaksanaan, penerima manfaat program masih didominasi masyarakat di Manokwari karena akses yang lebih dekat ke ibu kota provinsi. Namun kini, jangkauan layanan mulai meluas hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Papua Barat.
Di sisi lain, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam penanganan kasus rujukan darurat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan transportasi, seperti yang terjadi pada pasien di Fakfak yang dirujuk ke Timika lalu meninggal dunia dan harus dipulangkan ke Papua Barat menggunakan penerbangan carter.
“Kondisi seperti ini tidak diatur dalam juknis karena tidak diperbolehkan menggunakan charter. Tapi di sisi lain kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Akhirnya kita lakukan negosiasi dengan cara lain yakni charter long boat PP Rp40 juta agar jenazah bisa dipulangkan ke Fakfak,” jelasnya.
Ia menyebutkan, rata-rata biaya penanganan per pasien berkisar antara Rp18 juta hingga Rp20 juta. Namun dalam beberapa kasus, biaya bisa jauh lebih besar, seperti pengadaan alat bantu dengar yang mencapai hampir Rp200 juta, hingga operasi medis yang bisa menelan biaya Rp90 juta hingga Rp100 juta per tindakan.
Selain itu, biaya rujukan juga meningkat ketika pasien membutuhkan penanganan khusus selama perjalanan, seperti harus menggunakan banyak kursi pesawat untuk posisi berbaring atau didampingi tenaga medis.
Thomas menegaskan bahwa Program Papua Barat Sehat bukan pengganti BPJS Kesehatan, melainkan sebagai pelengkap.
“Kalau ada biaya yang tidak ditanggung BPJS, maka itu bisa ditanggung melalui Papua Barat Sehat. Jadi ini saling melengkapi untuk memastikan masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya publikasi program agar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dapat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, terutama untuk kasus-kasus darurat seperti kanker, jantung, hingga kecelakaan berat.
Menurutnya, meski program ini bersifat non-fisik dan tidak terlihat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Ini bukan bangun gedung, tapi langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu peran media sangat penting untuk menyebarluaskan informasi ini,” ucapnya.
Thomas berharap program ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Papua Barat.
Program Papua Barat Sehat sendiri merupakan bagian dari tiga program unggulan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Ketiganya merupakan implementasi visi dan misi gubernur yang telah diselaraskan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua Barat periode 2022–2041.
Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar, yang dibagi rata masing-masing Rp50 miliar untuk setiap program. (ALW/ON).
