Jakarta, – Kesejahteraan atlet menjadi isu utama yang disoroti Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam rapat kerja bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat di Kantor DPD RI.
Dalam pertemuan tersebut, Filep menyampaikan bahwa dukungan terhadap atlet tidak hanya sebatas pembinaan, tetapi juga harus diikuti dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
Ia mencontohkan keberhasilan pelaksanaan PON di Papua, di mana atlet peraih medali emas mendapatkan bonus besar dari pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi.
Menurutnya, keberhasilan sebuah ajang olahraga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, terutama dalam hal dukungan anggaran dan perhatian kepala daerah terhadap atlet.
Namun demikian, ia mengingatkan soal menjaga profesionalisme dalam pembinaan olahraga. Filep menyoroti masih adanya praktik penggunaan atlet dari luar daerah demi mengejar kemenangan, yang dinilai dapat mengaburkan tujuan utama PON sebagai ajang persatuan dan pembinaan atlet daerah.
“PON bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi juga menjadi ajang persatuan. Atlet yang bertanding harus benar-benar mewakili daerahnya dengan prestasi, bukan karena nilai kontrak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan potensi atlet lokal. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, menurutnya, daerah seharusnya mampu melahirkan atlet-atlet unggulan tanpa harus bergantung pada naturalisasi atau perekrutan instan.
Selain itu, Filep menyoroti minimnya event olahraga rutin di daerah yang berdampak pada stagnasi pembinaan atlet. Ia menilai kegiatan olahraga tidak seharusnya hanya bergantung pada momentum PON, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengkritisi manajemen organisasi olahraga di daerah. Ia menyebut masih ditemukan ketimpangan antara jumlah pengurus dan atlet dalam ajang tertentu, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan atlet.
Tak kalah penting, pengawasan anggaran menjadi perhatian serius. Filep mengungkap adanya kasus penyalahgunaan dana olahraga yang bahkan berujung pada proses hukum.
“Kalau atlet sudah berprestasi tetapi haknya tidak diberikan, ini persoalan serius. Apalagi jika anggaran disalahgunakan, maka pengawasan harus diperketat,” tegasnya.
Ia berharap ke depan tata kelola KONI, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat diperbaiki secara menyeluruh. Pengawasan yang ketat dinilai penting agar anggaran hibah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan atlet dan kemajuan olahraga di daerah. (ALW/ON).
 Pusat di Kantor DPD RI.){kind=link}