Top 5 This Week

Related Posts

Gubernur BI Resmikan Kantor dan Rumah Dinas BI Papua Barat di Manokwari

Orideknews.com, MANOKWARI – Gubernur Bank Indonesia meresmikan Gedung Kantor Perwakilan dan rumah dinas BI Provinsi Papua Barat di Manokwari, Sabtu (18/4/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol mulai beroperasinya fasilitas tersebut.

Acara ini turut dihadiri Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat.

Peresmian gedung kantor dan rumah dinas yang terintegrasi ini menjadi tonggak penting bagi BI dalam memperkuat perannya di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kehadiran fasilitas tersebut mencerminkan komitmen BI dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui layanan yang lebih optimal.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan wilayah. Menurutnya, gedung tersebut menjadi wujud komitmen BI dalam menghadirkan standar terbaik guna mendukung pelaksanaan tugas di daerah.

“Fasilitas ini diharapkan menjadi ruang tumbuh yang memperkuat profesionalisme serta mendorong inovasi dalam menjawab tantangan ekonomi ke depan, sehingga memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menilai peresmian ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol kehadiran dan komitmen dalam membangun daerah secara harmonis dan berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi peran BI yang tidak hanya menghadirkan infrastruktur modern, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat.

Secara fungsional, kompleks gedung baru ini akan menjadi pusat kolaborasi kebijakan strategis di wilayah Papua Barat dan sekitarnya. Fasilitas ini diharapkan memperkuat peran BI dalam menjaga stabilitas harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, serta memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke pelosok.

Selain itu, keberadaan kantor ini juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berdaya saing dan mampu naik kelas. (ALW/ON)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles