Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola penjualan beras di Indonesia. Hal ini menyusul temuan adanya dugaan praktik pengoplosan yang dilakukan oleh ratusan merek beras di pasaran.
Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri, ditemukan 212 merek beras dengan lebih dari 85,56 persen tidak dijual sesuai standar mutu. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa beras premium yang beredar dioplos sebelum sampai ke tangan konsumen.
“Kami kirim ke penegak hukum dan kita periksa bersama Satgas Pangan,” ujar Mentan Amran dalam keterangan yang disampaikan melalui tayangan Headline News Metro TV, Kamis (17/7/2025).
Amran menyebut hingga kini sudah ada 10 perusahaan dan 26 orang yang diperiksa secara maraton terkait kasus ini. Pemeriksaan akan terus berlanjut terhadap 40 orang lainnya yang terindikasi terlibat.
“Sekarang sudah ada pemeriksaan, tanggal 10 kemarin 10 perusahaan dan 26 orang sudah diperiksa maraton. Sebentar lagi berikutnya, kalau tidak salah ada 40 lagi,” ungkapnya.
Beberapa merek yang disebut Mentan dalam konferensi pers di antaranya:
-
Sania, Sovia, Fortune, Siip – diproduksi Wilmar Group
-
Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Setra Pulen – milik Food Station Tjipinang Jaya
-
Raja Platinum, Raja Ultima – milik PT Belitang Panen Raya
-
Ayana – diproduksi PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group)
Merek-merek tersebut hanya sebagian dari 212 merek yang akan diumumkan resmi dan bertahap oleh pemerintah. Sejumlah produk bahkan sudah ditarik dari peredaran oleh ritel modern setelah kasus ini ramai di media sosial.
Mentan Amran meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah dalam memperbaiki tata niaga beras agar konsumen mendapatkan kualitas sesuai harga.
“Kami memohon izin kepada masyarakat, beri kesempatan kepada kami untuk memperbaiki tata niaga, sehingga konsumen menerima beras kualitas sesuai dengan harganya,” tegasnya. (RR/ON)
 Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola penjualan beras di Indonesia. Hal ini menyusul temuan adanya dugaan praktik pengoplosan yang dilakukan oleh ratusan merek beras di pasaran.){kind=link}