Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dosen, terutama dosen pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Filep menyampaikan dukungan terhadap berbagai upaya asosiasi dosen dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi dosen, baik melalui jalur diplomasi kelembagaan maupun mekanisme hukum.
“Kami di Komite III memberikan apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan. Gaji yang merupakan hak menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus bentuk penghargaan bagi tenaga akademik profesional. Karena itu, kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini,” ujar Filep Wamafma, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu memberikan keberpihakan yang seimbang terhadap dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta, mengingat keduanya memiliki peran dan dedikasi penting dalam memajukan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Untuk itu, Filep menilai perlu dilakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dosen, termasuk dosen yang berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi swasta, agar dapat memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan yang proporsional.
“Kesejahteraan dosen swasta perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga tenaga pendidik di mana pun posisinya merasa didukung, baik secara moral maupun kebijakan, dalam menjalankan tugas pengajaran di perguruan tinggi,” katanya.
Selain kesejahteraan dosen, senator asal Papua Barat itu juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta, khususnya yang berada di wilayah 3T. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan pembangunan antardaerah, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, keterbatasan akses pendidikan, serta kemampuan mahasiswa dalam memenuhi biaya pendidikan.
“Perkembangan biaya hidup dan kemampuan pembayaran mahasiswa berbeda antara Jabodetabek dan daerah lain, terutama wilayah 3T. Karena itu, kenaikan UKT seperti yang terjadi di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah,” jelasnya.
Menurut Filep, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko mahasiswa putus kuliah atau drop out serta menghambat perkembangan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di wilayah 3T.
“Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Filep mengatakan Komite III DPD RI yang membidangi sektor pendidikan mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran serta melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjawab persoalan pendidikan di daerah 3T.
Ia menilai masih diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan terarah untuk menangani kesenjangan pendidikan antardaerah, sehingga pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada wilayah yang memiliki kapasitas ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju.
“Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Kami juga meminta pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” tegas Filep.
Ia menambahkan, dukungan terhadap perjuangan asosiasi dosen harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tinggi di wilayah 3T.
“Komite III mendukung langkah asosiasi dosen ini. Namun, kami menegaskan bahwa proses ini harus terintegrasi dalam rangka evaluasi kebijakan pendidikan nasional. Perlu juga tindakan konkret pemerintah untuk menyelamatkan pendidikan di wilayah 3T,” pungkasnya.
Filep berharap kebijakan pemerintah ke depan dapat menciptakan keseimbangan dalam peningkatan kesejahteraan dosen sekaligus memperkuat program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan berfokus pada kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T. (ALW/ON).
 yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).){kind=link}