Orideknews.com, JAYAPURA, – Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia memperkuat strategi komunikasi imunisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan cakupan imunisasi rutin sekaligus kesiapsiagaan menghadapi risiko penyebaran polio di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG).
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Kota Jayapura pada 1-2 September 2026, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Workshop diikuti sekitar 40 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader posyandu, akademisi Universitas Cenderawasih dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Dinas Komunikasi dan Informatika, Tim Imunisasi Papua Juara, hingga influencer media sosial.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Hasil survei menunjukkan masih terdapat kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai polio dan imunisasi.
Hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar tentang polio. Dari 164 responden, hanya 20 orang atau sekitar 12 persen yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar.
Selain itu, lebih dari separuh responden masih beranggapan bahwa polio sudah tidak ada di Indonesia.
Padahal, kasus polio kembali ditemukan di Papua pada 2024 hingga memicu penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin dan layanan kesehatan, tetapi juga pengetahuan serta kesadaran masyarakat.
Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office, Iswahyudi mengatakan, ketersediaan vaksin harus diikuti dengan kesadaran orang tua untuk membawa anak mendapatkan pelayanan imunisasi.
“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan,” ujar Iswahyudi.
Menurut dia, risiko penyebaran polio di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian. Pada triwulan keempat 2025, Papua Nugini dilaporkan mencatat puluhan kasus polio.
Mobilitas penduduk di wilayah perbatasan juga cukup tinggi. Ribuan warga melintasi perbatasan Indonesia-Papua Nugini setiap tahun, baik melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan perilaku tanpa mengabaikan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat,” katanya.
Informasi Imunisasi Harus Sampai ke Masyarakat
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni mengatakan, hasil survei memperlihatkan bahwa tantangan peningkatan cakupan imunisasi bukan semata-mata persoalan ketersediaan vaksin.
Akses masyarakat terhadap informasi mengenai lokasi pelayanan, jadwal, serta manfaat imunisasi juga menjadi faktor penting.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” ujar Elinus.
Karena itu, Dinas Kesehatan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi imunisasi kepada masyarakat.
Kolaborasi dengan Dinas Kominfo dan berbagai pihak lainnya diharapkan membuat media KIE mampu menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua.
Dalam workshop tersebut, peserta merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan SCK, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, pemilihan saluran komunikasi, pengembangan desain media hingga rencana implementasi.
Strategi itu dirancang agar media KIE tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai imunisasi.
Dinas Kesehatan, UNICEF dan pemangku kepentingan terkait juga membentuk tim untuk memfinalisasi desain media sebelum diuji coba kepada masyarakat.
Enam Media KIE Disiapkan
Sedikitnya enam jenis media KIE dihasilkan dalam workshop tersebut, yakni poster tentang penyakit polio dan pentingnya imunisasi, media skrining kesehatan dan status imunisasi di pos lintas batas, serta video testimoni orang tua atau pengasuh yang rutin membawa anak ke posyandu.
Selain itu, disiapkan video dukungan influencer, tokoh agama dan tokoh masyarakat; pesan suara untuk mengumumkan jadwal dan ajakan imunisasi melalui pengeras suara; serta media visual mengenai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Media visual tersebut juga dilengkapi kartu ajakan imunisasi antarorang tua untuk mendukung komunikasi interpersonal ketika pelayanan berlangsung di posyandu.
Media KIE ditargetkan mulai digunakan dan didistribusikan pada minggu keempat September 2026. Materi tersebut juga akan digunakan dalam pelatihan Komunikasi Antarpribadi (KAP) bagi kader posyandu.
Dinas Kesehatan dan UNICEF selanjutnya akan mengembangkan mekanisme pemantauan melalui social listening. Percakapan, pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi komunikasi.
Libatkan Kominfo hingga BKKBN
Upaya meningkatkan cakupan imunisasi juga melibatkan sejumlah instansi lintas sektor.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura akan membantu penyebarluasan materi melalui media sosial, videotron dan jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di lima distrik.
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan mengintegrasikan materi KIE dalam kegiatan pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga, terutama bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita.
BKKBN juga akan membantu penyebaran informasi melalui kanal komunikasi yang dimiliki dan kegiatan webinar terkait imunisasi.
Sementara Badan Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat penyebaran informasi kesehatan di pintu masuk dan keluar wilayah perbatasan, termasuk melalui skrining dan pencatatan status imunisasi anak.
BKK juga akan mendukung Penyelidikan Epidemiologi sebagai bagian dari kesiapsiagaan terhadap potensi risiko kesehatan di wilayah perbatasan. (ALW/ON).
.){kind=link}