Orideknews.com, MANOKWARI – Persoalan administrasi kependudukan menjadi salah satu kendala dalam pengajuan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Program Papua Barat Sehat. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menegaskan bahwa kendala administrasi tidak boleh menghambat pasien memperoleh pelayanan medis, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan.
Hal ini menjadi perhatian dalam penanganan bayi Ny. Holandia Natalia Ahoren, yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat pada 14 November 2026.
Dr. Alwan mengungkapkan, pasien tersebut belum dapat diajukan sebagai penerima manfaat Program Papua Barat Sehat karena belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, bayi tersebut juga belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan lahir. Keluarga menyampaikan bahwa bayi dilahirkan di rumah dengan bantuan bidan desa, tetapi hingga saat itu belum memperoleh surat keterangan lahir untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan.
Kondisi tersebut menyebabkan pasien belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sementara itu, berdasarkan petunjuk teknis yang menjadi acuan pengajuan Program Papua Barat Sehat, calon penerima manfaat harus memiliki NIK.
Meski demikian, dr. Alwan menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat telah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), yang pembiayaannya turut ditanggung pemerintah daerah.
“Sudah harus dilayani BPJS dan terima pelayanan karena sudah UHC, sudah dibayar Pemprov. Masalah administrasi jangan sampai memberatkan pasien dan keluarga pasien,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan pasien dalam kondisi darurat harus mengutamakan aspek kemanusiaan dan keselamatan jiwa. Dalam kasus bayi tersebut, kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera harus menjadi prioritas tenaga kesehatan.
“Penanganan emergency, kejang karena tetanus, harus didahulukan. Petugas rumah sakit juga harus mendahulukan kemanusiaan dan pelayanan. Jangan meminta pembayaran dengan alasan tidak ada NIK dan sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan perlu diselesaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau membatasi pelayanan medis terhadap pasien yang membutuhkan penanganan segera.
Program Papua Barat Sehat sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dirancang untuk melengkapi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam pembiayaan pelayanan medis yang belum ditanggung BPJS Kesehatan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat pada 14 Mei 2025 lalu menjelaskan, program tersebut dihadirkan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.
Program ini dirancang untuk menanggung sejumlah kebutuhan pelayanan medis yang belum terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan, termasuk kebutuhan rujukan ke luar daerah dan obat-obatan tertentu yang tidak tersedia dalam tanggungan JKN.
Dalam pemberitaan Orideknews.com pada Januari 2026, dr. Alwan Rimosan juga menjelaskan bahwa Program Papua Barat Sehat memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS, terutama pembiayaan operasi dan rujukan pasien.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang kurang mampu, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp51,37 miliar untuk Program Papua Barat Sehat. Berdasarkan evaluasi yang diberitakan Orideknews.com pada 12 Oktober 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp21,73 miliar atau sekitar 42,31 persen.
Evaluasi program juga mencatat sebanyak 379 pasien atau rujukan masuk dalam data pelayanan, dengan 155 pasien berhasil dirujuk, sembilan pasien mengalami kegagalan rujukan, dan 11 pasien tercatat meninggal dunia.
Kasus bayi Ny. Holandia Natalia Ahoren memperlihatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan dapat menjadi hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan melalui program kesehatan daerah. Ketiadaan NIK bukan semata persoalan kelengkapan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan akses terhadap berbagai layanan dasar, termasuk jaminan kesehatan.
Dalam kasus ini, bayi diketahui lahir di rumah dengan bantuan bidan desa. Namun, belum tersedianya surat keterangan lahir membuat keluarga belum dapat menyelesaikan proses pencatatan dalam Kartu Keluarga dan penerbitan NIK.
Di sisi lain, kendala administrasi dalam pengajuan pembiayaan melalui Papua Barat Sehat tidak boleh disamakan dengan tidak diberikannya pelayanan medis kepada pasien.
Berdasarkan kronologi medis, bayi tersebut tetap mendapatkan penanganan di RSUP Papua Barat sejak masuk IGD pada 12 November 2026 hingga meninggal dunia pada 14 November 2026.
Selama menjalani perawatan, pasien mendapatkan penanganan terhadap kejang berulang, demam, gangguan pola pernapasan, serta penurunan kadar gula darah. Tim medis juga melakukan pemantauan intensif dan tindakan resusitasi ketika pasien mengalami henti napas.
Pasien dinyatakan meninggal dunia pada 14 November 2026 pukul 12.09 WIT setelah sebelumnya dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) neonatus sebanyak tiga siklus.
Alwan menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang mengedepankan keselamatan pasien, terutama dalam kondisi emergency, sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala administrasi kependudukan agar tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan (ALW/ON)
