Orideknews.com, SORONG – Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejaksaan RI, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., bersama tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta peninjauan lapangan terhadap penguasaan kembali lahan seluas 14.449 hektare milik PT Cipta Papua Plantation di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memastikan penguasaan kembali lahan oleh negara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan monev ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan serta Keputusan Jaksa Agung Selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 58 Tahun 2025 mengenai Tata Kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri Sorong yang dipimpin langsung oleh Sesjampidsus Kejaksaan RI, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, bersama tim.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Freddy D. Simandjuntak, S.H., M.Hum., CFrA., serta Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Dr. Frenkie Son, S.H., M.M., M.H.
Usai rapat koordinasi, tim Satgas melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan. Pemeriksaan dilakukan terhadap plang areal konsesi sekaligus memastikan proses penguasaan kembali kawasan tersebut oleh negara.
Melalui langkah penertiban ini, lahan seluas 14.449 hektare tersebut kini berada dalam pengawasan dan penguasaan negara untuk selanjutnya dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta fungsi kawasan hutan.
Dalam kesempatan itu, Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan bahwa langkah penertiban dan pencabutan izin PT Cipta Papua Plantation berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong pada April 2021.
Saat itu, Bupati Sorong Johny Kamuru secara resmi mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin lokasi, serta izin lingkungan PT Cipta Papua Plantation bersama tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sorong.
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas perkebunan yang dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan perizinan, termasuk terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) maupun pelaksanaan kegiatan usaha sesuai aturan yang berlaku.
Selain aspek penertiban perizinan dan kawasan hutan, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pengembalian hak atas tanah ulayat dan wilayah hutan kepada masyarakat adat setempat. (ALW/ON).
