Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otsus Provinsi Papua Barat hingga mencapai 81,56 persen memantik kemarahan dan reaksi keras dari kalangan legislatif. Kebijakan pemerintah pusat tersebut dinilai tidak masuk akal, tidak transparan, bahkan berpotensi melumpuhkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, secara tegas meminta pemerintah pusat tidak menganggap persoalan pemotongan DBH Migas Otsus sebagai persoalan biasa. Menurutnya, apabila pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Papua Barat hanya berdiam diri, bukan tidak mungkin kepentingan dan hak-hak fiskal daerah akan terus diabaikan.
Pernyataan keras itu disampaikan Amin kepada sejumlah wartawan setelah menghadiri rapat pembahasan pemotongan DBH Migas yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Kantor MRPB, Manokwari.
Amin menegaskan, Papua Barat tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi meminta-minta kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan hak yang semestinya diterima daerah. Ia menilai sudah terlalu sering masyarakat dan pemerintah daerah harus menyuarakan protes terlebih dahulu sebelum pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi Papua.
“Cuma satu saja yang mau saya bilang, negara ini kalau kita diam saja tidak akan ada perhatian serius. Jadi, harus ada langkah-langkah tegas karena ini berkaitan dengan dana Otsus dan lain-lain. MRPB juga harus tegas,” ungkap Amin.
Menurutnya, persoalan pemotongan DBH Migas Otsus bukan hanya persoalan angka dalam dokumen anggaran, melainkan menyangkut keberlangsungan pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak masyarakat Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ia bahkan menyampaikan bahwa apabila tidak ada respons serius dari pemerintah pusat, langkah boikot dapat menjadi salah satu bentuk tekanan politik yang perlu dipertimbangkan bersama oleh seluruh elemen di Papua Barat.
“Kalau memang nantinya akan ada aksi boikot, maka kita boikot semua supaya pemerintah pusat ini bisa memiliki keseriusan untuk memperhatikan kita,” tegasnya.
Amin menilai, selama ini Papua Barat seolah-olah harus terus berjuang dengan cara menyampaikan tuntutan berulang kali agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap hak-hak daerah. Padahal, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya dibangun atas dasar keadilan, penghormatan terhadap kewenangan, serta komitmen terhadap kebijakan Otonomi Khusus.
“Sudah sering kita minta-minta atau mengemis. Baru apa yang menjadi hak kita diberikan. Kita harus ribut dulu, baru apa yang menjadi hak kita diberikan,” katanya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Amin mengingatkan pemerintah pusat agar tidak memandang kebijakan Otonomi Khusus Papua sebagai kebijakan yang dapat diperlakukan secara sembarangan. Menurutnya, Otsus merupakan bagian penting dari komitmen politik dan kebangsaan yang diberikan negara untuk menjawab berbagai persoalan ketimpangan pembangunan serta memperkuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menyebut Otsus sebagai salah satu jalan penting yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.
Karena itu, menurut Amin, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan atau perubahan alokasi anggaran untuk Papua harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“Dana Otsus itu solusi terakhir kita berbangsa dan bernegara. Otsus ini merupakan gula-gula yang Republik ini kasih buat kita untuk kemudian kita tetap utuh dalam NKRI. Sehingga jangan dimainkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus Papua dapat memperlemah tujuan utama pemberlakuan Otonomi Khusus.
Amin juga mempertanyakan dasar pemerintah pusat melakukan pemotongan DBH Migas Otsus hingga 81,56 persen. Menurutnya, pengurangan dalam jumlah sebesar itu tidak dapat dibenarkan begitu saja tanpa penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia bahkan menyebut pemotongan tersebut sebagai kebijakan yang ugal-ugalan karena dampaknya sangat besar terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Pemotongan ugal-ugalan 81,56 persen itu gila. Kecuali daerah kita melakukan kesalahan. Tetapi penjelasan tadi dari teman-teman Bappeda, untuk pelaporan dana Otsus kita tepat waktu, tidak ada pelanggaran, dan tidak ada tunggakan,” tegasnya.
Amin juga menyoroti kontribusi Papua Barat terhadap sektor minyak dan gas bumi nasional. Ia menyebut kontribusi lifting gas Papua Barat terhadap produksi nasional mencapai 27,27 persen per Januari.
Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kebijakan pembagian DBH Migas. Papua Barat merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang memiliki kontribusi terhadap kepentingan ekonomi nasional.
Namun, di tengah kontribusi tersebut, pemerintah pusat justru menetapkan pengurangan DBH Migas dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Amin menilai pemerintah pusat tidak boleh hanya melihat Papua Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi mengabaikan kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab pembangunan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Amin, dalam pembahasan tersebut belum terdapat penjelasan yang memadai dari Kementerian Keuangan mengenai dasar perhitungan dan alasan teknis pemotongan DBH Migas tersebut.
“Kementerian Keuangan tidak menjelaskan apa dasar perhitungan dan alasan pemotongannya. Ini kan gila namanya. Pemerintahan kita bisa lumpuh kalau begini. Bubar saja provinsi ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya kekecewaan terhadap kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi mengganggu kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dalam situasi tersebut, Amin menilai diperlukan keberanian politik dan sikap bersama dari seluruh lembaga representasi masyarakat Papua Barat. MRPB, DPR Papua Barat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dinilai perlu membangun kekuatan bersama untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.
Menurutnya, perjuangan mempertahankan DBH Migas dan dana Otsus tidak boleh berhenti pada rapat, pernyataan sikap, atau penyampaian surat keberatan semata. Harus ada langkah konkret dan terukur agar pemerintah pusat memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai pelayanan dasar lainnya.
Bagi Amin, persoalan ini sudah menyangkut keadilan bagi Papua Barat. Jangan sampai daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara justru mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Karena itu, ia berharap MRPB dapat mengambil sikap tegas dan tidak ragu menyuarakan kepentingan masyarakat Papua Barat kepada pemerintah pusat.
Ia menyatakan, pemerintah pusat harus membuka secara transparan dasar perhitungan pemotongan DBH Migas, menjelaskan indikator yang digunakan, serta mempertimbangkan kembali besaran alokasi yang dinilai sangat merugikan daerah.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan semangat Otonomi Khusus di Tanah Papua. Sebab, Otonomi Khusus tidak cukup hanya menjadi kebijakan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Implementasinya harus tercermin melalui keberpihakan anggaran, pemerataan pembangunan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta jaminan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
Jika kontribusi Papua Barat terhadap negara terus dibutuhkan, tetapi hak fiskal daerah justru dipangkas tanpa penjelasan yang transparan, maka wajar apabila muncul pertanyaan besar mengenai keadilan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Amin pun mengingatkan bahwa Papua Barat tidak boleh terus-menerus dipaksa untuk bersuara keras hanya agar didengar. Pemerintah pusat harus menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya dalam menghormati hak-hak daerah. (ALW/ON).
