Orideknews.com, MANOKWARI, – Penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III tahun 2026 tercatat mencapai Rp731,32 miliar atau 48,30 persen dari total pagu sebesar Rp1,514 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, di Manokwari, Senin, mengatakan realisasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar penyaluran dana Otsus dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun anggaran.
“Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dana Otsus dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama sebesar 30 persen, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga sebesar 25 persen dari total pagu anggaran. Namun, setiap tahapan penyaluran harus memenuhi dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Beberapa persyaratan tersebut meliputi penyelesaian dokumen Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus perubahan, realisasi penyerapan dana Otsus tahap pertama paling sedikit 50 persen, serta capaian pelaksanaan program minimal 15 persen.
Menurut Kobir, dengan realisasi penyaluran sebesar 48,30 persen, penyaluran dana Otsus secara keseluruhan telah memasuki tahap kedua. Namun, angka tersebut masih belum mencapai batas maksimal penyaluran tahap kedua sebesar 75 persen dari total pagu.
Untuk mempercepat realisasi, DJPb Papua Barat bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak terus meningkatkan asistensi kepada masing-masing pemerintah daerah, terutama daerah yang tingkat penyalurannya masih rendah.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah sekaligus memfasilitasi koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi persyaratan penyaluran.
“Kami akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK supaya bisa cari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur,” katanya.
Berdasarkan data DJPb Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama menjadi daerah dengan persentase penyaluran dana Otsus tertinggi, yakni 72,26 persen dari pagu Rp132,66 miliar.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Fakfak dengan realisasi 71,93 persen dari pagu Rp129,34 miliar, disusul Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 69,65 persen dari pagu Rp148,27 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Pegunungan Arfak mencatat realisasi 66,91 persen dari pagu Rp131,11 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 54,49 persen dari pagu Rp84,53 miliar.
Adapun Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat penyaluran sebesar 36,61 persen dari pagu Rp667,29 miliar, sedangkan Kabupaten Kaimana mencapai 31,22 persen dari pagu Rp109,24 miliar.
Kabupaten Manokwari menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah, yakni baru mencapai 24,15 persen dari total pagu Rp111,56 miliar.
DJPb Papua Barat berharap melalui peningkatan koordinasi, asistensi, dan percepatan pemenuhan persyaratan administrasi, penyaluran dana Otsus kepada seluruh pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua Barat. (ALW/ON)
 kepada delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III tahun 2026 tercatat mencapai Rp731,32 miliar atau 48,30 persen dari total pagu sebesar Rp1,514 triliun.){kind=link}