Senator Filep Wamafma: Biak Berpotensi Jadi Poros Maritim dan Teknologi Antariksa Indonesia di Pasifik

Orideknews.com, PAPUA, – Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menilai Kabupaten Biak Numfor memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan geopolitik, geoekonomi, pertahanan, diplomasi, hingga pengembangan teknologi antariksa Indonesia di kawasan Pasifik.

Menurut Filep, letak geografis Biak yang strategis di kawasan Pasifik, sejarah panjangnya pada masa Perang Dunia II, serta kedekatannya dengan garis ekuator menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi besar bagi kepentingan nasional maupun pengembangan kerja sama internasional.

“Biak merupakan salah satu pintu strategis Indonesia menuju masa depan geopolitik, ekonomi maritim, dan teknologi antariksa dunia. Maka masyarakat adat Biak juga berhak mendapat dampak positif dari posisi strategis tanah leluhurnya sendiri, untuk diperhatikan haknya dan turut berkembang perekonomian serta kebudayaannya,” tegas Filep.

Ia menjelaskan, meningkatnya persaingan pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik perlu menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Karena itu, pengembangan fasilitas antariksa dan infrastruktur strategis di Biak harus mempertimbangkan kepentingan pertahanan, keamanan, diplomasi, serta tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Filep menegaskan, setiap bentuk kerja sama internasional harus memperkuat kedaulatan Indonesia dan tidak justru menciptakan ketergantungan baru terhadap negara lain.

“Adanya kerja sama internasional harus memperkuat kedaulatan Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan baru. Biak harus menjadi pusat kemajuan teknologi nasional, bukan sekadar tempat peluncuran satelit atau fasilitas strategis milik kepentingan asing,” ujarnya.

Filep menyambut baik peluang pengembangan bandar antariksa, teknologi satelit, pusat riset, industri digital, serta konektivitas maritim dan logistik internasional di Biak. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh agenda pembangunan tersebut harus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat Biak sebagai pemilik hak ulayat.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, antara lain kepastian hukum atas tanah adat, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, pembagian manfaat ekonomi, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

Selain itu, pengembangan teknologi antariksa di Biak perlu diikuti dengan program afirmasi pendidikan bagi generasi muda Papua agar mereka memiliki kesempatan mengambil peran dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah memiliki pemilik adat, sejarah, nilai budaya, dan hak yang wajib dihormati. Maka pembangunan kepentingan nasional wajib memperhatikan hak masyarakat adatnya,” tegasnya.

Ia bahkan membayangkan pengembangan Biak sebagai pusat antariksa dapat membuka peluang bagi anak-anak asli Biak untuk dipersiapkan menjadi ilmuwan, astronom, insinyur, peneliti, hingga astronot.

“Kalau Biak dibangun menjadi pusat antariksa, maka bisa saja anak-anak Biak dipersiapkan menjadi ilmuwan, astronom, insinyur, peneliti, bahkan astronot. Jangan sampai bandar antariksa berdiri megah, tetapi masyarakat setempat tetap menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan,” katanya.

Dorong Grand Design Biak 2045

Lebih lanjut, Filep mendorong pemerintah pusat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk menyusun Grand Design Biak sebagai Poros Maritim dan Teknologi Antariksa Pasifik 2045.

Menurutnya, rancangan besar tersebut harus mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan, mulai dari teknologi antariksa, ekonomi maritim, pertahanan, diplomasi, konektivitas internasional, pendidikan, perlindungan lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Ia juga menekankan pentingnya kajian kelayakan secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait investasi maupun kerja sama dengan negara lain.

Dalam hal ini, DPD RI melalui fungsi representasi daerah dan pengawasan akan mendorong penguatan konsultasi bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan di Biak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

Filep juga mengingatkan bahwa masyarakat Biak memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat maritim yang telah membangun hubungan perdagangan, pelayaran, kebudayaan, dan interaksi antarpulau di kawasan Pasifik.

Karena itu, menurutnya, pengembangan Biak sebagai pusat strategis nasional harus tetap menghormati sejarah dan peradaban masyarakat adat, sekaligus membuka ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

“Kita harus membangun masa depan Biak dengan memperkuat sejarah dan peradabannya. Kekuatan peradaban maritim masyarakat Biak harus menjadi fondasi pembangunan teknologi dan ekonomi masa depan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, masyarakat Biak harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton di tengah proyek-proyek strategis yang berlangsung di wilayah mereka.

“Biak boleh menjadi pusat perhatian dunia, tetapi masyarakat Biak harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan pembangunan itu sendiri. Jangan sampai Biak menjadi strategis bagi dunia, tetapi tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan orang Biak,” tegas Pace Jas Merah itu.

Menutup pernyataannya, Filep menegaskan bahwa masa depan Biak harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni kedaulatan negara, kemajuan teknologi, dan keadilan bagi masyarakat adat.

“Biak adalah masa depan Indonesia di Pasifik. Tetapi masa depan itu hanya bermakna apabila masyarakat adat Biak ikut memiliki, mengelola, dan menikmati hasil pembangunannya,” pungkasnya. (ALW/ON).