BerandaPapua25 Tahun Otsus Papua, Senator Filep Wamafma: Jangan Hanya Jadi Instrumen Politik...

25 Tahun Otsus Papua, Senator Filep Wamafma: Jangan Hanya Jadi Instrumen Politik Kekuasaan

- Advertisement -spot_img

JAKARTA – Perjalanan 25 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap politik hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan Papua.

Ketua Komite III DPD RI sekaligus Sekretaris For Papua MPR RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Otsus Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai kebijakan pembangunan atau instrumen distribusi anggaran, tetapi harus menjadi wujud nyata pengakuan politik, perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), keadilan ekonomi, serta kewenangan daerah untuk mengatur kepentingannya sendiri.

“Seperempat abad Otsus Papua harus menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin kuat dan konsisten dengan politik hukum Otsus yang telah eksis. Jangan sampai Otsus hanya menjadi instrumen politik kekuasaan semata, namun tetap tegas mengawal hak-hak konstitusional masyarakat Papua sehingga terlindungi secara nyata,” tegas Filep, Jumat (20/11/2026).

Menurut Filep, Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan daerah yang bersifat khusus. Namun, dalam implementasinya, kewenangan khusus Papua masih menghadapi persoalan dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menyoroti keberadaan berbagai instrumen kelembagaan Otsus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan Orang Asli Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta berbagai lembaga percepatan pembangunan lainnya.

“Pertanyaan mendasarnya, apakah lembaga-lembaga tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan bagi kepentingan rakyat Papua? Banyaknya lembaga tidak otomatis menunjukkan kuatnya Otonomi Khusus,” ujarnya.

Filep menilai, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, investasi sumber daya alam, perlindungan tanah adat, hingga konflik kekerasan yang menimbulkan korban sipil harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan Otsus Papua.

Menurutnya, kebijakan fiskal nasional yang berdampak terhadap penerimaan Papua perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, investasi sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat serta tetap menghormati hak-hak mereka.

“Agak anomali jika kita berbicara tentang Otsus apabila Papua yang memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi masyarakat adat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan tantangan ekonomi, serta keterbatasan perlindungan atas tanahnya. Ini merupakan persoalan mendasar politik hukum dan keadilan konstitusional,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan keamanan, pengungsian masyarakat, serta korban sipil tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Filep, yang juga Wakil Pansus Papua DPD RI, menegaskan keberhasilan Otsus harus diukur dari kemampuan negara menghadirkan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat masyarakat Papua.

Karena itu, ia mendorong pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain politik hukum Otsus, mulai dari pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, efektivitas lembaga khusus, kebijakan fiskal, perlindungan masyarakat adat, hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban negara.

“Persoalan Otsus Papua hari ini bukan semata-mata persoalan anggaran pembangunan, melainkan persoalan politik konstitusi. Apakah negara sungguh-sungguh memberikan kewenangan khusus kepada Papua, atau hanya memberikan simbol-simbol otonomi tanpa kekuatan untuk menentukan kebijakan bagi kepentingan rakyatnya sendiri?” tegasnya.

Doktor hukum alumnus Universitas Hasanuddin Makassar itu juga mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara janji normatif Otsus dan kenyataan yang dirasakan masyarakat dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

“Jangan sampai 25 tahun Otsus hanya menghasilkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan lembaga politik, tetapi tidak menghasilkan perubahan mendasar bagi kehidupan Orang Asli Papua. Pemerintah harus berani mengevaluasi apakah konsep Otsus yang dijalankan selama ini sudah sesuai dengan tujuan konstitusionalnya,” lanjut Filep.

Menutup pernyataannya, Filep menegaskan masa depan Papua harus dibangun melalui politik hukum yang konsisten, pembagian kewenangan yang adil, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta keberpihakan nyata kepada rakyat.

“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki manusia, sejarah, hak adat, dan martabat yang harus dihormati negara. Otsus harus menjadi instrumen keadilan konstitusional. Karena Otsus dikatakan berhasil ketika amanat Otsus dijalankan dengan benar, adil, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (ALW/ON).

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini