Orideknews.com, MANOKWARI, — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Regional VI Maluku–Papua mendorong percepatan pelaksanaan program strategis nasional, khususnya implementasi Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Papua Barat.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura, John H. Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng menjelaskan bahwa berdasarkan data DTSEN, Kabupaten Manokwari menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Barat.
“Dalam data DTSEN, Manokwari tercatat memiliki sekitar 36.661 individu pada desil 1 dan 18.000 individu pada desil 2. Ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat masih rendah, sehingga Manokwari menjadi prioritas untuk intervensi melalui program Sekolah Rakyat,” ujar Mampioper di Manokwari, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, sejumlah kabupaten lain seperti Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak juga telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Namun sebagian besar masih menghadapi kendala status lahan yang belum clear and clean, terutama terkait sertifikasi tanah dan pelepasan hak adat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan dokumen legalitas lahan, termasuk sertifikat dari BPN, agar proses pembangunan bisa dimulai tahun depan,” tambahnya.
Dalam rapat bersama BP3OKP Papua Barat dan sejumlah Pokja seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, disepakati pentingnya sinergi lintas instansi untuk mempercepat pelaksanaan program ini. BP3OKP akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dukcapil, dan Bappeda.
“Kabupaten yang sudah siap seperti Manokwari Selatan akan segera diverifikasi oleh Kemensos dan Kementerian PUPR. Jika dokumennya lengkap, pembangunan bisa dimulai tahun depan,” jelas Mampioper.
Selain Sekolah Rakyat, Kemensos juga menjalankan 12 Program Strategis Nasional (12 PAS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunitas Adat Terpencil (KAT).
“Seluruh program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Karena itu, validasi data kemiskinan melalui DTSEN sangat penting agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Mampioper menegaskan pemerintah daerah harus melihat program Sekolah Rakyat sebagai peluang strategis, mengingat seluruh pendanaannya bersumber dari APBN.
“Ini kesempatan bagi daerah untuk mempercepat akses pendidikan, layanan sosial, dan kesehatan masyarakat tanpa membebani APBD,” katanya.
Sementara itu, anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat Dr. Arius Mofu, M.Pd menyampaikan dari enam provinsi di wilayah kerja Regional VI Kemensos, baru tiga provinsi yang telah menjalankan Sekolah Rakyat tahap pertama, yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan belum memulai karena terkendala kesiapan daerah, terutama status lahan.
“Untuk Papua Barat, program tahap pertama belum jalan karena belum ada kesiapan dari provinsi maupun kabupaten. Padahal surat edaran dari Menteri Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sudah keluar sejak Maret 2025,” ujarnya.
Mofu menilai persoalan lahan masih menjadi hambatan utama dalam berbagai program pembangunan di Tanah Papua. Namun, ia menyebut bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki beberapa aset yang bisa digunakan sementara untuk kegiatan Sekolah Rakyat.
“Misalnya kompleks di kawasan Abbasi, Manokwari, dengan luas sekitar tujuh hektare, bisa digunakan sementara sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Gedung bertingkat di kawasan Bumi Marina juga bisa difungsikan sebagai asrama siswa,” jelasnya.
Menurutnya, langkah itu penting agar program segera berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian lahan yang berlarut-larut. “Program Sekolah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin dan rentan miskin,” tutur Mofu.
Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang dibiayai sepenuhnya oleh Kemensos melalui APBN. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin agar mendapat pendidikan dan pelatihan secara terpadu, termasuk pembentukan karakter, keterampilan, dan kemandirian.
Mofu menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Kemensos dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappeda.
“Setelah kunjungan Kepala BP3OKP RI bersama Wakil Presiden awal November nanti, kami akan turun ke kabupaten untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Barat,” pungkasnya. (ALW/ON).
 Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.){kind=link}