Orideknews.com, MANOKWARI, — Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat melaporkan kinerja pelaksanaan APBN 2025 hingga 30 September berjalan solid, efisien, dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
Capaian tersebut tercermin dari pendapatan negara sebesar Rp1,26 triliun atau 42,8 persen dari target, serta belanja negara mencapai Rp15,6 triliun atau 59,5 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, S.E.,S.S.T.,M.Si.,M.Com.,Ph.D menjelaskan, fokus utama APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah mendukung pembangunan dasar dan layanan publik melalui transfer ke daerah (TKD) yang telah terealisasi Rp11,2 triliun atau 60,4 persen. Dana ini meliputi penyaluran DAU sebesar Rp5,7 triliun, DAK Rp925 miliar, Dana Otsus Rp1,4 triliun, dan Dana Desa Rp800 miliar.
“Kinerja APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap tangguh. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Moch Abdul Kobir di Manokwari, Kamis (30/10/25)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Papua Barat tumbuh tinggi sebesar 11,11 persen (ctc) tertinggi kedua di kawasan Maluku–Papua, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,99 persen.
Sementara itu, Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan stabil sebesar 3,99 persen.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan, yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi regional.
Inflasi di Papua Barat per September 2025 tercatat 1,02 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional (2,65 persen). Angka ini menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga, didukung oleh peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten.
Dari sisi penerimaan, pajak dalam negeri masih menjadi penyumbang utama, meskipun mengalami kontraksi 13,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kontraksi ini terjadi akibat penurunan aktivitas di sektor perdagangan dan pertambangan.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatat kenaikan 2,3 persen dengan realisasi Rp318,2 miliar, didominasi PNBP Lainnya dengan capaian signifikan 114,7 persen dari target.
“Pertumbuhan positif terjadi pada PPh 25/29 Badan, sejalan dengan meningkatnya kinerja industri pengolahan kayu, kopi, dan semen,” jelas Moch. Abdul Kobir.
Dari sisi fungsi, belanja terbesar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp11,53 triliun atau 59,8 persen dari pagu Rp19,28 triliun, diikuti fungsi ekonomi dan pendidikan.
Belanja negara juga diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan Bandara Rendani, pembangunan jaringan irigasi Bomberay di Fakfak, serta jalan Trans Papua Merauke–Sorong.
Namun, beberapa proyek strategis masih mencatat tingkat realisasi di bawah 50 persen, terutama yang didanai melalui SBSN.
Dalam aspek perlindungan sosial, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp169,78 miliar, terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp117,48 miliar bagi 213.778 KPM, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp51,44 miliar bagi 66.737 keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Hingga September 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp562,54 miliar untuk 8.519 debitur, dengan Kota Sorong sebagai penerima terbesar (Rp192,6 miliar).
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp9,07 miliar untuk 1.551 debitur, mayoritas di sektor perdagangan.
“Kredit program seperti KUR dan UMi terbukti memperkuat aktivitas ekonomi akar rumput, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah pesisir dan pedalaman Papua Barat,” ujar Moch. Abdul Kobir.
Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif, tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan Papua Barat ke bawah 19 persen, serta memperkuat program tematik seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Moch. Abdul Kobir menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sinergi fiskal antara pusat dan daerah, memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi rakyat Papua Barat.
“Kitong Pu APBN cerminan gotong royong fiskal untuk membangun Tanah Papua. Kitong jaga, kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia Maju.” tambahnya. (ALW/ON).
 yang telah terealisasi Rp11,2 triliun atau 60,4 persen. Dana ini meliputi penyaluran DAU sebesar Rp5,7 triliun, DAK Rp925 miliar, Dana Otsus Rp1,4 triliun, dan Dana Desa Rp800 miliar.){kind=link}