
Orideknews.com, Manokwari – Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua Barat ditunjuk sebagai penanggung jawab utama untuk program penanaman jagung dan padi gogo di Papua Barat. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mencapai target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

Kepala BSIP Papua Barat, Aser Rouw, menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk merealisasikan target tersebut. Dalam wawancara dengan awak media, ia menyampaikan bahwa Papua Barat ditargetkan menanam jagung di lahan seluas 15 ribu hektare dan padi gogo di lahan seluas 6 ribu hektare pada tahun 2025.
“Ini tantangan yang sangat berat, karena eksisting kemampuan kita saat ini baru mencapai sekitar seribu hektare. Namun, kami optimis dengan kolaborasi bersama Polri, TNI, dan pihak swasta, target ini bisa tercapai,” ujar Aser.
BSIP Papua Barat telah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan perusahaan kelapa sawit. Penanaman jagung akan difokuskan di sela-sela kebun kelapa sawit yang masih berusia muda (0-1 tahun), khususnya di Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Manokwari, serta lahan milik masyarakat. Sementara itu, penanaman padi gogo akan dilakukan terutama di wilayah Manokwari.
“Mekanisme penanaman jagung dilakukan bekerja sama dengan Polri, sedangkan penanaman padi gogo melibatkan TNI. Dengan sinergi ini, kami berharap program dapat berjalan lancar,” jelas Aser.
Untuk mendukung penanaman di lahan inti milik perusahaan, BSIP Papua Barat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan terkait. Sementara itu, penanaman di lahan masyarakat akan didukung oleh Kementerian Pertanian melalui subsidi pupuk dan bantuan benih.
“Pemerintah mewajibkan semua komponen bergerak, baik melalui CSR perusahaan maupun dukungan subsidi dari kementerian. Semua ini berada di bawah pengelolaan Polri yang bermitra dengan Kementerian Pertanian,” tambahnya.
BSIP Papua Barat telah mengadakan sejumlah rapat koordinasi dengan Polda Papua Barat, pihak TNI, serta perusahaan seperti Medco. Beberapa waktu lalu, BSIP juga mengikuti rapat daring nasional yang dipimpin oleh Kapolri dan Menteri Pertanian, serta melibatkan seluruh mitra terkait, baik dari pemerintah, Polri, maupun swasta.
“Tahun ini sudah harus mulai dilakukan pencanangan penanaman jagung dan padi gogo, sehingga target swasembada pangan tahun 2025 dapat tercapai,” tegas Aser.
Selain fokus pada swasembada pangan, BSIP Papua Barat juga menargetkan pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2025. Dengan nilai evaluasi internal mencapai 85 di tahun 2024, yang sudah melampaui target 80, BSIP optimis dapat mencapai kedua predikat tersebut.
“WBBM dan WBK adalah target internal kami untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan. Kami berharap tahun ini bisa diasistensi oleh Inspektorat Jenderal untuk penilaian tersebut,” kata Aser.
Program swasembada pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor jagung, yang saat ini hampir mencapai 1 juta ton per tahun. Dengan tambahan lahan nasional sebesar 1 juta hektare, Papua Barat mendapatkan kontribusi target sebesar 15 ribu hektare untuk jagung.
Aser mengaku pihaknya memiliki tanggung jawab besar sebagai penanggung jawab provinsi untuk program jagung dan padi gogo. Namun, ia meyakini dengan dukungan seluruh pihak terkait, ia optimis Papua Barat dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.
” Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas jagung dan padi gogo, tetapi juga memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat Papua Barat,” pungkas Aser. (ALW/ON)