OridekNews.com, Manokwari, – Sebanyak 6 Kabupaten di Provinsi Papua Barat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 belum memasukan anggaran Aids, Tuberculosis-Malaria (ATM) sesuai 5 nomenklatur yang sudah disediakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Padahal, hal tersebut telah diamanatkan dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022 dan surat edaran dari Setjen Kemendagri nomor 906 tahun 2022.
Hal itu terungkap dalam Penguatan Sistem Kesehatan atau Resilent and Sustainable System for Health (RSSH), melalui Pertemuan Lokakarya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Terkait ATM Aids, Tuberculosis-Malaria (ATM) yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 8-10 Februari 2023 di Manokwari.
Kepada awak media, Koordinator Monev RSSH-SR Adinkes, Caprina Runggu Hasiholan, SKM.,M.Epid menyampaikan dalam pertemuan itu, pihaknya telah melakukan penelusuran anggaran Aids, TB-Malaria pada 18 sub kegiatan atau 18 nomenklatur dari DPA Dinas Kesehatan kabupaten kota tahun 2023.
“Dari 6 kabupaten yang kita telusuri RKAnya, kita harapkan anggaran Aids, TB-Malaria untuk eliminasi, pencegahan dan penanggulangannya, masuk di 5 nomenklatur yang sudah disediakan SIPD,” jelasnya.
Walaupun Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) belum selesai, Caprina mengaku pihaknya terus mengawal.
“Artinya anggaran pencegahan penanggulangan malaria masih tersebar dibanyak nomenklatur. Kita harapkan tahun 2024 itu sudah tertib memakai 5 nomenklatur anggaran Aids, TB-Malaria,” ujar Caprina.
Dikatakannya, saat ini sudah dimulai pengembangan dokumen perencanaan untuk tahun 2024, telah diinisiasi dipertemuan itu.
“Kami akan terus bergerak, difollow-up, difokuskan di 5 nomenklatur ini untuk eliminasi Aids, TB-Malaria,” terang Caprina.
Sementara Technical Advisor RSSH-SR Adinkes, Drs. Sawidjan Gunadi, M.Kes menambahkan, Aids, TB-Malaria menjadi masalah serius di Indonesia sehingga Pemerintah Daerah diharapkan memiliki andil besar dalam penanganannya.
Walaupun pihak pendonor seperti Global Fund dan UNICEF selama ini telah berkontribusi bagi penanganan ketiga penyakit tersebut. Sawidjan berharap, melalui rencana tindaklanjut pertemuan itu, masalah Aids, TB-Malaria dapat diseriusi Pemda.
“Bukan hanya dinas kesehatan, dinas yang lain juga. Non pemerintah, perusahaan, LSM dengan sumberdaya yang beda-beda itu dikoordinasikan dengan Bappeda sehingga saling keroyokan (sinergitas.red),” ucap Sawidjan. (ALW/ON).
