Orideknews.com, MANOKWARI – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mengapresiasi peningkatan anggaran sejumlah program beasiswa nasional tahun 2026. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar kenaikan anggaran tersebut diikuti pemerataan distribusi bantuan, khususnya bagi mahasiswa di enam provinsi Tanah Papua.
Berdasarkan publikasi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah meningkat dari Rp14,95 triliun pada 2025 menjadi Rp15,64 triliun pada 2026 atau naik 4,6 persen. Jumlah sasaran penerima juga bertambah dari 1.053.851 menjadi 1.072.240 mahasiswa.
Peningkatan juga terjadi pada program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Anggarannya naik 20,1 persen, dari Rp179,28 miliar pada 2025 menjadi Rp215,35 miliar pada 2026. Sasaran penerima meningkat dari 8.964 menjadi 10.000 mahasiswa.
Sementara itu, anggaran Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) meningkat 131,3 persen menjadi Rp218,17 miliar. Adapun anggaran Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) naik 75 persen menjadi Rp68,43 miliar.
Menanggapi peningkatan tersebut, Filep menegaskan bahwa kebijakan beasiswa nasional harus memberikan manfaat yang proporsional bagi mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Kami mengapresiasi kenaikan anggaran beasiswa nasional dan mendorong agar distribusinya menjangkau mahasiswa Papua Barat serta lima provinsi lainnya yang memerlukan akselerasi peningkatan akses pendidikan tinggi. Jangan sampai anggaran nasional meningkat, tetapi anak-anak Papua masih kesulitan membayar kuliah, bahkan sampai putus kuliah,” tegas Filep.
Papua Membutuhkan Kebijakan Afirmasi
Menurut Filep, kondisi geografis, tingginya biaya transportasi, keterbatasan ekonomi keluarga, serta ketimpangan fasilitas pendidikan menjadi sejumlah faktor yang membuat mahasiswa di Tanah Papua membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan yang lebih kuat.
Ia menilai pemerataan beasiswa tidak cukup dilakukan melalui pembagian kuota secara administratif. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi objektif setiap wilayah, jumlah mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta kebutuhan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Kebijakan afirmasi diperlukan di Tanah Papua berdasarkan kondisi objektifnya. Dukungan beasiswa yang lebih banyak dan tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia generasi muda, khususnya Orang Asli Papua,” ungkapnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua APTISI Wilayah Papua Barat, Filep juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum.
Menurutnya, PTS memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi KIP Kuliah memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta sepanjang memenuhi persyaratan program.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi KIP Kuliah memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa PTN maupun PTS sesuai persyaratan program,” ujarnya.
Filep juga menyoroti peningkatan anggaran BPDDI yang mencapai 131,3 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi Papua, terutama dosen PTS yang masih membutuhkan dukungan untuk menempuh pendidikan doktoral.
“Selain mahasiswa, kita juga harus memperjuangkan beasiswa doktor bagi dosen-dosen di Papua. Kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas dosennya. Pemerintah harus memberikan afirmasi yang nyata bagi pengembangan sumber daya manusia perguruan tinggi di Tanah Papua,” katanya.
Minta Data Penerima Beasiswa Dibuka
Selain pemerataan distribusi, Filep meminta Kemdiktisaintek membuka data penerima dan realisasi anggaran program KIP Kuliah, ADik, serta BPDDI untuk tahun 2025 dan 2026 secara terperinci di enam provinsi Tanah Papua.
Data tersebut, menurutnya, perlu mencakup jumlah penerima, besaran anggaran yang disalurkan, asal kabupaten, perguruan tinggi negeri maupun swasta, jumlah penerima dari kalangan OAP, serta mahasiswa yang belum memperoleh bantuan.
“Keterbukaan data sangat penting untuk memeriksa apakah kebijakan afirmasi pendidikan tinggi telah berjalan efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong evaluasi khusus terhadap kuota KIP Kuliah dan ADik bagi mahasiswa Papua, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar Tanah Papua.
Filep menilai pemerintah harus memiliki basis data yang akurat agar mahasiswa Papua, baik yang berkuliah di dalam maupun di luar wilayah Papua, memperoleh akses bantuan pendidikan sesuai kebutuhan dan persyaratan.
“Mahasiswa Papua yang belajar di luar daerah harus terdata, termasuk mahasiswa yang belajar di Papua agar mendapatkan akses bantuan yang memadai. Pemerintah harus memiliki data yang akurat agar kebijakan afirmasi benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Filep menyebut keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga harus tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang layak dan terjangkau.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan beasiswa nasional disinergikan dengan pembiayaan pendidikan melalui dana Otsus, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Langkah tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan sekaligus memastikan tidak ada mahasiswa yang terabaikan.
“Pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian masyarakat Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki generasi yang cerdas dan potensi besar. Tugas negara adalah memastikan kemiskinan dan keterbatasan geografis tidak mematikan masa depan mereka,” ujarnya.
Filep memastikan akan terus mendorong pengawasan kebijakan beasiswa nasional melalui Komite III DPD RI sekaligus memperjuangkan penguatan perguruan tinggi swasta melalui APTISI Wilayah Papua Barat.
“Konteks Papua, keberhasilan program pemerintah di antaranya dilihat dari banyaknya anak-anak Papua yang berhasil masuk perguruan tinggi, tidak putus kuliah, dan akhirnya menjadi sarjana, magister, serta doktor. Papua Barat dan Tanah Papua secara keseluruhan harus mendapatkan keadilan pendidikan,” pungkasnya. (ALW/ON)
