Orideknews.com, MANOKWARI, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mendesak pemerintah pusat memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilaksanakan secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua.
Filep meminta Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian terkait mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut agar anak-anak dari keluarga miskin di seluruh daerah memperoleh kesempatan pendidikan dengan standar yang setara.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta didik, tetapi juga harus ditunjang ketersediaan gedung permanen, fasilitas pendidikan yang memadai, kualitas tenaga pendidik, dan kepastian pembiayaan jangka panjang.
“Sekolah Rakyat diharapkan hadir di seluruh daerah di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, secara adil sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, lengkap dengan standar fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara. Termasuk anak-anak Papua memiliki hak yang sama dengan anak-anak di Jawa dan seluruh wilayah Indonesia,” tegas Filep, Selasa, (3/11/26).
Wakil Ketua Pansus Papua itu menjelaskan, sejumlah Sekolah Rakyat di Tanah Papua telah menjalankan kegiatan pendidikan menggunakan fasilitas rintisan. Sementara itu, pembangunan gedung permanen di beberapa lokasi masih berlangsung atau berada dalam tahap persiapan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen di enam provinsi, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dapat dipercepat.
Filep menegaskan, pemerataan pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah yang memiliki infrastruktur lebih maju.
“Kami mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia secara berkeadilan. Jika pemerintah membangun Sekolah Rakyat permanen yang modern dan lengkap di Jawa, standar yang sama juga harus diberikan kepada anak-anak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh daerah Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan pemerataan harus mempertimbangkan kebutuhan objektif setiap wilayah, mulai dari tingkat kemiskinan, kondisi geografis, keterisolasian, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan akses pendidikan.
Bahkan, daerah dengan tantangan geografis lebih berat dan biaya konstruksi lebih tinggi justru membutuhkan dukungan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Daerah yang menghadapi tantangan geografis lebih berat, biaya konstruksi lebih tinggi, dan keterbatasan infrastruktur justru membutuhkan kebijakan afirmatif. Keadilan tidak selalu berarti membagi anggaran sama rata, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang sama baiknya,” jelasnya.
Minta Fasilitas Sekolah Rakyat Dibangun dengan Standar Layak
Filep juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen harus disertai fasilitas pendidikan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
Fasilitas tersebut antara lain ruang belajar representatif, asrama putra dan putri, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas kesehatan, ruang makan, sarana olahraga, akses internet, air bersih, sanitasi, serta rumah bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan wilayah.
Selain kelengkapan fasilitas, ia meminta pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi atau kota-kota besar. Program tersebut harus menjangkau kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya hadir sebagai program administratif atau menggunakan fasilitas sementara tanpa kepastian pembangunan permanen. Kita ingin melihat bangunan yang layak, guru yang berkualitas, asrama yang aman, dan anak-anak dari keluarga miskin benar-benar memperoleh kesempatan pendidikan yang dapat mengubah masa depan mereka,” katanya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, Filep menyebut pemerataan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan.
Khusus di Tanah Papua, pembangunan pendidikan juga harus sejalan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Ia meminta anak-anak OAP dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan perhatian afirmatif dalam proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Papua memiliki tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan pelayanan pendidikan yang membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen harus menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia Papua,” ujarnya.
Minta Pemerintah Buka Peta Jalan Pembangunan
Di sisi lain, Filep meminta pemerintah pusat membuka secara transparan peta jalan pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara nasional.
Informasi yang perlu disampaikan kepada publik meliputi jumlah lokasi pembangunan di setiap provinsi, alokasi anggaran APBN, perkembangan pembangunan fisik, kesiapan lahan, jumlah peserta didik, hingga target penyelesaian proyek.
Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang berkeadilan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesulitan geografis harus memperoleh dukungan yang proporsional. Jangan sampai kemampuan fiskal atau keterbatasan infrastruktur daerah justru menjadi alasan tertundanya pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak miskin,” tegasnya.
Filep memastikan Komite III DPD RI akan terus mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama menyangkut pemerataan lokasi pembangunan, kualitas sarana dan prasarana, efektivitas anggaran, afirmasi bagi masyarakat miskin, serta keberlanjutan pendidikan peserta didik.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, seperti penyediaan lahan, infrastruktur pendukung, akses transportasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
“Pemerintah harus menghadirkan keadilan pembangunan pendidikan dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang memperoleh standar pendidikan lebih rendah hanya karena mereka lahir dan tinggal jauh dari pusat pemerintahan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Filep menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan antardaerah, dan memperkuat persatuan nasional.
“Papua bukan tanah kosong. Anak-anak Papua adalah bagian dari masa depan Indonesia. Demikian pula anak-anak di seluruh daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara adil untuk semua anak bangsa. Kita bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan Indonesia yang lebih setara, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya. (ALW/ON)
