Orideknews.com, Merauke, – Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh meminta agar sekiranya Gubernur Papua, Lukas Enembe dapat kooperatif untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikannya ketika ditanyai media ini di Merauke, Selasa (11/10) malam.
Mayjen Saleh mengatakan, jika dihadapkan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, hingga saat ini belum ada kebijakan atau arahan dari pimpinan atas untuk melakukan tindakan represif.
Karena menurut Pangdam hingga saat ini pemerintah masih mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dengan aspek kemanusiaan dan aspek- aspek lain yang bagi setiap warga negara memiliki hak yang sama.
“jadi aspek hukum tidak akan mendahului aspek kemanusiaan, namun dari sisi lain, kita sudah mendengarkan bahwa ada petugas kesehatan, dokter pribadi beliau dan kita berharap pak lukas kooperatif lah” katanya.
“sebagai warga negara, bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditersangkakan oleh kpk itu lebih baik” ujarnya.
“yang penting masyarakat papua, khususnya di jayapura kita berharap kondusif, tidak terpancing dan tidak terprofokasi oleh upaya-upaya untuk memecah belah atau muatan-muatan yang mendorong papua ata jayapura itu tidak aman” tukasnya.
Pangdam Cenderawasih juga menambahkan hingga saat ini belum ada perintah ataupun opsi penjemputan paksa yang akan dilakukan kpk terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ditegaskannya yang mengatakan akan ada penjemputan paksa terhadap lukas enembe adalah pengacaranya sendiri kalau aturan hukumnya pasti ada.
“Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah masih melihat aspek kemanusiaan, jadi tidak ada pernyataan dari ketua KPK, tanya aja ke pak Kapolda, tidak ada itu penjemputan paksa, pemerintah masih kooperatif”
“Namun apabila suatu saat nanti, kita diminta untuk melakukan penjemputan paksa, tentunya semua sudah siap. Dalam hal ini saya selaku tni akan memberikan bantuan atau BKO kepada Polda Papua sesuai permintaan kapolda” tuturnya.
Mayjen Saleh mengungkapkan meski belum meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan namun pengamanan rutin masih terus dilakukan oleh para prajurit yang bertugas di daerah perbatasan.
Mayjen saleh menuturkan pengamanan rutin yang selalu dilakukan oleh prajuritnya itu sudah cukup memberi dampak yang strategis untuk keamanan di daerah perbatasan.
Karena menurut pangdam dari pengamanan rutin yang sering dilakukan itu prajuritnya sering menemukan pelanggaran-pelanggakan hukum baik yang sifatnya pelanggaran lintas batas maupun pelanggaran kriminal.
“seperti ada yang membawa ganja dan sebagainya. Itu juga kita berkoordinasi dengan satuan keamanan yang bertugas di perbatasan skow ada dari pihak kepolisian, imigrasi, bea cukai dan segalanya untuk kita waspada,” (ARI/ON)
