Rabu, Mei 14, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Sambangi Pj Gubernur Papua Barat, Sejumlah Kepala Suku Minta Difasilitasi Bertemu Jokowi

Orideknews.com, MANOKWARI, – Usai menggelar deklarasi dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di lapangan Borarsi Manokwari, Jum’at, (10/6/22) sore, aliansi masyarakat Orang Asli Papua dan Masyarakat Nusantara sambangi Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di kediamannya.

Sekretaris Suku Maybrat, Markus Sraun dalam kesempatan itu menyatakan bahwa poin yang disampaikan dalam deklarasi akan dirapihkan dan dibawa langsung para kepala suku ke Presiden sehingga pihaknya meminta difasilitasi Pj Gubernur Papua Barat.

“Kami minta aspirasi ini kami sampaikan sendiri, kami tidak mau dititipkan jangan sampai aspirasi akan jadi sampah dan tidak tersampaikan,” tegas Sraun.

Sementara itu, Waterpauw meminta para kepala suku agar menjaga kabupaten Manokwari agar tetap aman dan damai. Terkait permintaan difasilitasi untuk langsung bertemu Presiden, Waterpauw menyatakan bahwa akan melihat dan menyesuaikan agenda presiden.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw

“Ini baik, ada upaya-upaya baik yang didapat dari aspirasi harapan yang tumbuh dari masyarakat. Saya akan undang Muspida kita akan bicara beliau-beliau (Kepala Suku.red) yang akan ke Jakarta menyerahkan, mereka tidak mau kita wakilkan,” kata Waterpauw kepada wartawan.

Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Marthen Nauw menyatakan bahwa penetapan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya oleh DPR RI menjadi angin segar bagi masyarakat di Papua Barat, sehingga dirinya meminta sejumlah kepala suku untuk nyatakan dukungan.

“Saya ajak beberapa kepala suku kami melakukan pertemuan dengan beberapa kepala suku lainnya untuk membicarakan agenda deklarasi hari ini, bagaimana kami menerima berkat ini,” tuturnya.

Dia menilai, pemekaran Papua Barat Daya akan berdampak bagi warga Papua Barat dan bukan kepentingan orang tertentu.

“Pemekaran ini sangat menyambung dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Penjabat Gubernur untuk melaksanakan tugas tersebut, pemekaran akan mengurangi penderitaan warga seperti perebutan jabatan dan lainnya. Dengan adanya pemekaran DOB maka semua itu bisa terjawab, saya rasa pemekran DOB itu sangat penting,” beber Nauw. (ALW/ON).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)