Orideknews.com, Teluk Wondama, – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Papua Barat Sehat (PBS). Program yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) tersebut memastikan masyarakat OAP mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh tanpa terbebani biaya pengobatan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan melalui Kepala Seksi Layanan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Sitty R. Saefoeddin, MPH, saat melakukan sosialisasi Program Papua Barat Sehat di Kabupaten Teluk Wondama.
Dalam sosialisasi itu, ia didampingi Kepala Seksi Rujukan Papua Barat Sehat Yenny Y. Rumengan serta PIC Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk Teluk Wondama, Lidya F. Roring dan Tim verifikasi II Papua Barat Sehat, La Majid. Hadir juga dalam sosialisasi itu, Plt. Kepala Dinas Kabupaten Teluk Wondama, dr. Alberth Torey.
Menurut dr. Sitty, Program Papua Barat Sehat merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diinisiasi Gubernur Papua Barat sebagai pelengkap layanan BPJS Kesehatan. Program ini hadir untuk menanggung berbagai biaya yang belum dijamin BPJS sehingga masyarakat OAP, khususnya yang kurang mampu, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.
“Bapak Gubernur tidak mau lagi mendengar ada Orang Asli Papua yang berobat dan harus bayar satu sen pun,” kata dr. Sitty.
Ia menjelaskan, Papua Barat Sehat tidak hanya membantu pembiayaan pelayanan medis, tetapi juga menanggung berbagai kebutuhan penunjang selama proses pengobatan. Cakupan layanan meliputi penyediaan darah, pemeriksaan laboratorium termasuk deteksi kanker, hingga biaya hidup pasien selama menjalani perawatan.
Bagi pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, bahkan ke rumah sakit rujukan di berbagai wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, program ini juga memberikan dukungan secara menyeluruh.
Biaya yang ditanggung meliputi akomodasi, transportasi lokal, makan dan minum, serta penginapan selama pasien menjalani pengobatan. Selain itu, Papua Barat Sehat juga membiayai tiket pulang-pergi bagi satu orang pendamping pasien, atau dua orang pendamping apabila pasien merupakan anak-anak.
Untuk pasien dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan pendampingan tenaga kesehatan selama perjalanan, seperti menggunakan oksigen atau infus, biaya pendampingan tenaga medis juga menjadi tanggungan program.
Bahkan, apabila pasien meninggal dunia saat menjalani perawatan di daerah rujukan, Program Papua Barat Sehat turut menanggung biaya pemulangan jenazah, mulai dari penyediaan peti hingga pengantaran jenazah ke rumah duka di daerah asal.
Meski demikian, dr. Sitty mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti prosedur pelayanan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan. Seluruh proses rujukan harus dilakukan secara berjenjang melalui Puskesmas dan rumah sakit, bukan berdasarkan permintaan pasien sendiri.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, setiap pasien korban kecelakaan wajib melengkapi administrasi berupa laporan kepolisian agar proses penjaminan oleh BPJS Kesehatan, Jasa Raharja maupun Program Papua Barat Sehat dapat diproses sesuai ketentuan.
“Laporan polisi menjadi syarat penting agar seluruh proses administrasi berjalan aman dan sesuai aturan, baik untuk kecelakaan murni maupun kecelakaan yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras,” jelasnya. (ALW/ON).
