Minggu, Mei 10, 2026

Hukum

Polresta Manokwari Ungkap Kasus Peredaran Ganja di Pelabuhan, Satu Pelaku Diamankan

Hukum Redaksi -

Soal Data APRI, Advokat: Tambang Ilegal Rugikan Daerah, Pemprov PB Harus Bentuk Tim Terpadu

Ekonomi & Bisnis Redaksi -

Waspada! Penipu Gunakan Identitas Ferry Auparay untuk Minta Uang

Hukum Redaksi -

Tak Ada SP2HP, Korban Adukan Penyidik ke Propam Polda Papua Barat Daya

Hukum Redaksi -

Kasus Berdarah Tambrauw, Polisi Sebut Hukuman Mati Menanti Para Tersangka

Hukum Redaksi - 6 April 2026

Tim Hukum Dr Filep Konsultasi ke Polda PB soal Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyebaran Data Pribadi

Hukum Redaksi - 6 April 2026

Kepengurusan KONI PB Kerap Tersandung Hukum, Caketum Diminta Miliki Kapasitas dan Rekam Jejak Bersih

Hukum Redaksi - 1 April 2026

STIH Manokwari–MRPB Teken MoU, Penguatan Lembaga dan Peran Hukum Adat

Adat Redaksi - 28 Maret 2026

Senjata Adat Arfak Warisan Budaya, STIH Manokwari: Perlu Ada Pemahaman Bersama

Adat Redaksi - 24 Maret 2026

Serangan KKB ke Warga Sipil Disertai Propaganda, Ini Analisis Wartawan Senior Tanah Papua

Hukum Redaksi - 18 Maret 2026

Ketua Komite III DPD RI Desak Perlindungan Nakes Pasca Serangan Maut di Tambrauw

Hukum Redaksi - 18 Maret 2026

Denda Adat Masuk Hukum Negara: Harapan Baru Keadilan bagi Masyarakat Papua?

Hukum Redaksi - 12 Maret 2026

Diduga Cemarkan Nama Baik, Akun Facebook Peserta Anonim 518 Dipolisikan

Hukum Redaksi - 3 Februari 2026

Dua Tersangka Korupsi Dana BOK Puskesmas Amban Resmi Ditahan Kejaksaan

Hukum Redaksi - 1 Agustus 2025

Proyek SMK Kehutanan Manokwari Baru 84 Persen, Kejati PB Ungkap Dugaan Kerugian Negara Rp16 Miliar

Hukum Redaksi - 11 Juli 2025

Proyek Dermaga Apung Marampa Diduga Rugikan Negara Rp17 M, Kejati Papua Barat Tingkatkan ke Tahap Penyidikan

Hukum Redaksi - 11 Juli 2025

Muat lebih banyak

Top 5 This Week

Respon Data APRI, Legislator Papua Barat Desak Pempus Legalkan Izin Pertambangan Rakyat

Ekonomi & Bisnis Redaksi - 10 Mei 2026

DPR Papua Barat: Regulasi Pusat Dinilai Pinggirkan Hak Daerah dan Masyarakat Adat di Sektor Kelautan

Adat Redaksi - 10 Mei 2026

DPR Papua Barat Dukung Revitalisasi Rantai Dingin, Minta Alokasi Anggaran DKP Naik hingga Rp50 M

Ekonomi & Bisnis Redaksi - 10 Mei 2026

Reses di Fakfak, Senator Filep Ingatkan Dinas Teknis Wajib Terjemahkan Kebijakan Bupati Soal Pendidikan

Fakfak Redaksi - 9 Mei 2026

Ketua Komite III DPD RI Sebut Penguatan Kelembagaan Adat, Kunci Implementasi Otsus Papua

Adat Redaksi - 9 Mei 2026

Oridek News

Tentang Kami

Orideknews.com adalah portal berita online di Papua yang dikelola PT Oridek Media Siber. Platform ini berkomitmen menyajikan informasi terkini seputar Papua dan Papua Barat secara akurat dan berkala.

Latest Articles

Respon Data APRI, Legislator Papua Barat Desak Pempus Legalkan Izin Pertambangan Rakyat

Ekonomi & Bisnis 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI — Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Ferry...

DPR Papua Barat: Regulasi Pusat Dinilai Pinggirkan Hak Daerah dan Masyarakat Adat di Sektor Kelautan

Adat 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI, – Anggota DPR Provinsi Papua Barat menyoroti...

DPR Papua Barat Dukung Revitalisasi Rantai Dingin, Minta Alokasi Anggaran DKP Naik hingga Rp50 M

Ekonomi & Bisnis 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI – Anggota DPR Provinsi Papua Barat yang...

Most Popular

Respon Data APRI, Legislator Papua Barat Desak Pempus Legalkan Izin Pertambangan Rakyat

Ekonomi & Bisnis 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI — Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Ferry...

DPR Papua Barat: Regulasi Pusat Dinilai Pinggirkan Hak Daerah dan Masyarakat Adat di Sektor Kelautan

Adat 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI, – Anggota DPR Provinsi Papua Barat menyoroti...

DPR Papua Barat Dukung Revitalisasi Rantai Dingin, Minta Alokasi Anggaran DKP Naik hingga Rp50 M

Ekonomi & Bisnis 10 Mei 2026

Orideknews.com, MANOKWARI – Anggota DPR Provinsi Papua Barat yang...

Subscribe

©2025 OridekNews. All Rights Reserved. Publish By PT ORIDEK MEDIA SIBER.

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)