OridekNews.com, Manokwari, – Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Merdeka Belajar yang digelar Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat pada 6-9 Desember 2022 resmi ditutup Kabid Pembinaan SMK, Drs. Arius Mofu, M.Pd.
Dikesempatan itu, Mofu menegaskan kekurangan yang ada pada Bimtek akan terus diperbaiki, baik dari sisi metode maupun hal pendukung lainnya.
Hadirnya Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dalam Kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas. Namun, juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang disebut sebagai wujud Profil Pelajar Pancasila.
Mofu meminta, ilmu yang telah diserap 56 Guru SMK di Papua Barat selama 4 hari dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing.
Istilah Pelajar Pancasila baru muncul dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
Profil Pelajar Pancasila bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional dan berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.
Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Mofu, hingga saat ini Profil pelajar Pancasila belum banyak diberikan, sehingga kedepan lebih eksis lagi.
Untuk itu, dia mengajak para guru untuk terus melakukan komunikasi dengan para pengawas yang ada di Provinsi Papua Barat.
Mofu mengaku, semua rencana yang telah diprogramkan untuk memajukan pendidikan vokasi di Papua Barat terhambat ketika keluarnya PP 106 tahun 2021 sebagai implementasi dari UU nomor 2 tahun 2021 yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK pada kabupaten/kota.
“Mimpi rencana dan muncul yang lain, tetapi jangan patah semangat masih ada hari esok,” ungkapnya.
Dia kemudian berharap ketika Januari dan selanjutnya pengelolaan kembali di kabupaten Kota, pelayanan yang ada jauh lebih baik dan meningkat. (ALW/ON)
