Orideknews.com, MANOKWARI, – Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari mendapat penugasan untuk mengawal pembentukan Brigade Pangan (BP) di Papua Barat sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan pemerintah.
Direktur Polbangtan Manokwari, O’eng Anwaruddin mengatakan, pihaknya mendapat tugas dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pembentukan, pengawalan hingga pendampingan Brigade Pangan di wilayah Papua.
Khusus Papua Barat, pembentukan Brigade Pangan akan disesuaikan dengan luas lahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang dapat dikonstruksi dan dimanfaatkan.
“Untuk swasembada pangan kami ditugaskan menjadi penanggung jawab di Kabupaten Merauke. Tetapi untuk pembentukan Brigade Pangan, kami ditugaskan oleh Kepala Badan untuk membentuk, mengawal dan mendampingi di seluruh provinsi di Papua,” kata O’eng di Manokwari, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, Brigade Pangan memiliki peran penting memastikan lahan yang telah dibuka melalui program cetak sawah rakyat benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan tidak kembali menjadi lahan tidak produktif.
Ia menjelaskan, satu Brigade Pangan beranggotakan sekitar 15 orang dan diproyeksikan mengelola lahan kurang lebih 200 hektare.
Dengan target cetak sawah baru di Papua Barat sekitar 1.804 hektare, kebutuhan Brigade Pangan diperkirakan sekitar 19 hingga 20 kelompok. Namun, jumlah tersebut nantinya disesuaikan dengan luas lahan yang benar-benar dapat diselesaikan konstruksinya.
“Targetnya sesuai dengan luas lahan. Nanti luas lahan yang bisa dikonstruksi berapa, tinggal disesuaikan. Satu Brigade Pangan mengelola kurang lebih sekitar 200 hektare,” jelasnya.
O’eng menegaskan, program Cetak Sawah Rakyat bukan merupakan bentuk pengambilalihan tanah masyarakat oleh pemerintah. Status kepemilikan lahan tetap berada pada pemilik sebelumnya, sementara pemerintah memberikan dukungan untuk membuka dan mengoptimalkan lahan tersebut menjadi areal persawahan.
“Cetak sawah rakyat itu bukan pengambilalihan lahan oleh pemerintah. Lahannya tetap punya pemilik sebelumnya. Pemerintah membantu membuka lahan tersebut supaya bisa dioptimalkan dalam bentuk sawah,” tegasnya.
Polbangtan Manokwari, lanjut dia, lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia melalui pembentukan dan pendampingan Brigade Pangan. Sementara pekerjaan konstruksi lahan ditangani oleh pihak yang mendapat penugasan tersendiri.
Dalam pelaksanaannya, petani yang tergabung dalam Brigade Pangan akan mendapatkan pendampingan penyuluh pertanian. Setelah kelompok terbentuk, anggotanya juga akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengelola lahan dan usaha pertanian.
Kementerian Pertanian juga memberikan dukungan melalui berbagai paket bantuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan lahan, antara lain alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pestisida hingga pupuk bersubsidi.
“Harapannya supaya lahan cetak sawah rakyat ini tidak mangkrak, tetapi bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan semula. Tujuannya menjadi sawah, berarti harus ditanami, jangan kembali menjadi semak belukar,” ujarnya.
Polbangtan Manokwari sebelumnya telah terlibat dalam pembentukan ratusan Brigade Pangan di wilayah Papua. Pada 2024, sebanyak 210 Brigade Pangan dibentuk di Merauke, kemudian pada 2025 sebanyak 128 Brigade Pangan kembali dibentuk di daerah tersebut.
Selain itu, terdapat delapan Brigade Pangan di Provinsi Papua yang tersebar di Jayapura, Sarmi dan Keerom, serta delapan Brigade Pangan di Papua Barat Daya.
Sementara untuk Papua Barat, proses pembentukan baru mulai dilakukan seiring pelaksanaan program Cetak Sawah Rakyat tahun ini. Polbangtan Manokwari telah menugaskan liaison officer (LO) untuk mendukung pembentukan sekaligus pendampingan Brigade Pangan di lapangan.
Pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif bersama instansi terkait, pemerintah daerah, penanggung jawab program swasembada pangan serta penyuluh pertanian.
O’eng menilai program tersebut menjadi peluang penting bagi Papua Barat untuk memperkuat kemandirian pangan. Pasalnya, kebutuhan pangan daerah selama ini masih banyak didukung pasokan dari luar Papua Barat.
“Apalagi kondisi pangan di Papua Barat masih belum bisa mandiri, masih di-support dari daerah lain. Ini sebenarnya peluang bagi kita untuk mewujudkan kemandirian pangan di Papua Barat,” pungkasnya. (ALW/ON).
 Manokwari mendapat penugasan untuk mengawal pembentukan Brigade Pangan (BP) di Papua Barat sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan pemerintah.){kind=link}